JawaPos.com - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto turun menjadi 51,1 persen berdasarkan survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Kondisi ini dianggap sebagai dinamika yang wajar.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan mengatakan, pemerintahan Prabowo saat ini sedang melakukan pembenahan besar-besaran. Agenda reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi hampir selalu menimbulkan resistensi politik maupun persepsi publik yang fluktuatif.

“Penurunan tingkat kepuasan ini merupakan konsekuensi yang wajar dari proses pembenahan. Presiden Prabowo sedang mendorong agenda bersih-bersih di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk di institusi penegak hukum. Dalam jangka pendek, kondisi ini justru membuat publik melihat semakin banyak kasus korupsi yang terungkap sehingga memengaruhi persepsi terhadap kinerja pemerintah,” ujar Iwan di Jakarta, Kamis (30/7).

Masifnya pemberitaan pengungkapan korupsi seharusnya tidak menjadi Indikator bahwa korupsi pada era pemerintahan sekarang semakin banyak. Situasi ini bisa dimaknai sebagai sistem penegakan hukum yang berjalan lebih aktif.

Baca Juga: Jadi Tersangka dan Ditahanan KPK, Bupati Pemalang Anom Widyantoro Minta Maaf 

“Kasus-kasus yang mencuat di Badan Gizi Nasional (BGN), penangkapan tiga mantan pimpinan BGN, hingga perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah menjadi perhatian publik. Namun, dari perspektif tata kelola, yang lebih penting adalah adanya keberanian negara untuk melakukan pembenahan, memperkuat sistem pengawasan, dan menegakkan akuntabilitas tanpa pandang institusi,” imbuhnya.

Banyaknya Kepala daerah yang diciduk akibat kasus korupsi juga sebagai tanda perbaikan tata kelola pemerintahan sedang berjalan. Selama proses penegakan hukum berjalan transparan dan profesional, maka tidak perlu menjadi persoalan publik.

Selain faktor penegakan hukum, Iwan melihat persepsi publik juga dipengaruhi oleh berbagai pernyataan Presiden Prabowo yang memicu perdebatan di ruang publik. Di era media sosial seperti sekarang, penggiringan opini bisa terjadi begitu cepat.

“Pernyataan seperti ‘Londo Ireng’ menjadi isu yang sangat ramai diperbincangkan dan diproduksi ulang di media maupun media sosial. Akibatnya, ruang diskusi publik lebih banyak tersita pada kontroversi istilah daripada substansi pesan yang ingin disampaikan Presiden. Dalam era komunikasi digital, framing sering kali lebih cepat membentuk persepsi dibandingkan penjelasan atas konteks sebenarnya,” jelasnya.

Pada momentum seperti ini, Iwan menilai pemerintah perlu melakukan perbaikan komunikasi publik. Hal ini perlu diiringi dengan hasil nyata dari agenda reformasi kelembagaan yang sedang dijalankan.

“Ke depan, keberhasilan Presiden Prabowo akan sangat ditentukan oleh kemampuannya mengubah agenda bersih-bersih ini menjadi perbaikan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik, birokrasi yang lebih bersih, maupun penegakan hukum yang semakin berkeadilan. Apabila hasil-hasil tersebut mulai terlihat secara nyata, kami meyakini kepercayaan publik berpotensi kembali meningkat,” tutupnya.