JawaPos.com - Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional, Ayip Tayana tidak sepakat tentang anggapan negara tengah menjajah rakyat Papua melalui proyek Food Estate. Dia menilai narasi dalam Film Pesta Babi tidak tepat.

Ayip mengingatkan kepada masyarakat agar tidak langsung menghakimi kondisi Proyek Strategis Nasional atau PSN di Merauke, Papua Selatan. Kritik yang disampaikan kepada pemerintah perlu memegang prinsip demokrasi.

“Narasi Papua sedang dijajah karena proyek Food Estate itu menurut saya berbahaya. Karena kalimat itu bukan lagi sekadar kritik pembangunan, tapi sudah masuk pada delegitimasi negara. Masa negara mau menjajah rakyatnya sendiri?” kata Ayip, Jumat (22/5).

Ayip mengatakan, pemerintah berusaha untuk membangun Papua. Seperti dengan membuat kebijakan dana Otonomi Khusus, pembangunan infrastruktur, jalan, bandara, pelabuhan, rumah sakit, sekolah, hingga akses internet.

Baca Juga: Korlantas Polri Resmi Luncurkan SIM Digital, Begini Wujud dan Penampakannya

Meski begitu, Ayip tak memungkiri masih terdapat banyak kekurangan dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah.

“Memang belum sempurna, tapi jangan juga berpura-pura seolah-olah negara tidak pernah membangun Papua,” imbuhnya.

Ayip menyampaikan, pembangunan pemerintah tidak boleh terus dipandang sebelah mata. Apalagi jika dibuat narasi negatif.

“Kalau ada investasi masuk disebut eksploitasi. Ada jalan dibangun, dibilang eksploitasi. Ada Food Estate disebut penjajahan gaya baru. Lalu kita mau apakan Papua? Apakah kita mau Papua tetap hutan semua? Harga barang-barang di Papua tetap mahal? Warganya tetap miskin? Kan tidak mau begitu. Papua juga Indonesia, dan masyarakat Papua berhak maju,” jelasnya.

Menurutnya, selama ini pemerintah banyak dikritik karena dianggap tidak bisa memajukan Papua. Oleh karena itu, pembangunan yang sedang berjalan harus didukung agar memberikan dampak bagi masyarakat.

“Kalau Papua tertinggal, pemerintah pusat dikritik. Tapi ketika pemerintah serius membangun, dicurigai. Kan susah jadinya. Jangan kunci Papua dengan narasi ketertinggalan. Yang harus kita pastikan adalah pembangunan itu adil, melibatkan warga lokal, dan benar-benar memberi manfaat,” tandasnya.