JawaPos.com - Pernyataan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) terkait potensi terjadinya chaos pada Juli–Agustus 2026 menuai polemik di ruang publik. Ucapan tersebut dinilai tidak hanya memicu perdebatan di media sosial, tetapi juga mendapat respons kritis dari internal Partai Golkar.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menilai pernyataan yang menyebut secara spesifik adanya potensi “chaos” tidak bisa lagi dikategorikan sebagai analisis biasa dalam politik maupun dunia intelijen.
“Kalau sebuah pernyataan sudah menentukan akan terjadi sesuatu, itu bukan lagi prediksi. Itu seperti sudah ada skenario dan target operasi,” kata Idrus kepada wartawan, Jumat (10/4).
Ia mengingatkan, dalam situasi nasional yang membutuhkan stabilitas, tokoh publik seharusnya menyampaikan pandangan yang menyejukkan, bukan memicu keresahan.
“Dalam kondisi bangsa seperti sekarang ini, kita harus berkontribusi menciptakan situasi kondusif. Jangan memanas-manasi, jangan menciptakan kepanikan,” ujarnya.
Idrus pun menegaskan bahwa pernyataan yang menyebut waktu dan potensi “chaos” secara spesifik berpotensi membentuk ekspektasi kolektif masyarakat.
Dalam dinamika komunikasi publik, narasi dengan tingkat kepastian tinggi dapat memengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial, hingga berpotensi mendorong terjadinya kondisi yang diprediksi.
“Boleh jadi ada kepentingan yang terganggu atau tidak tercapai, lalu dijadikan instrumen penekan,” ujarnya.
Adapun, Jusuf Kalla menyampaikan pernyataan tersebut dalam konteks kewaspadaan terhadap dinamika ekonomi dan politik global.
International Monetary Fund memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 tetap menghadapi risiko perlambatan akibat ketegangan geopolitik dan fragmentasi perdagangan. Sementara itu, World Bank mengingatkan adanya tekanan bagi negara berkembang dari fluktuasi harga energi dan pangan.
Di dalam negeri, sejumlah indikator ekonomi relatif terjaga. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi masih berada dalam target pemerintah, meskipun terdapat tekanan pada beberapa komoditas pangan. Pemerintah juga menjaga daya beli masyarakat melalui subsidi dan perlindungan sosial.
Selain itu, pemerintah memilih menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah tren kenaikan harga minyak dunia sebagai upaya menjaga stabilitas dan menekan inflasi.
Idrus menilai langkah tersebut menunjukkan upaya pemerintah menjaga kondisi tetap kondusif. Karena itu, ia menyayangkan munculnya narasi yang dinilai bertolak belakang.
“Pemerintah sudah berupaya menahan kenaikan BBM, tapi justru ada narasi yang seolah mendorong kondisi tidak stabil. Ini yang harus dihindari,” tuturnya.
Ia juga menilai pernyataan JK kurang tepat dalam konteks tersebut, karena berpotensi mendorong persepsi bahwa kenaikan harga menjadi keniscayaan, yang pada akhirnya berdampak pada masyarakat.
Lebih lanjut, Idrus menekankan pentingnya menjaga ruang publik dari narasi yang memperkeruh keadaan. Menurutnya, penyebaran isu “chaos” yang tidak terukur dapat menciptakan ketidakpastian informasi dan membuka ruang bagi pihak tertentu untuk memanfaatkannya sebagai alat tekanan, baik terhadap kebijakan maupun stabilitas nasional.
Di media sosial, pernyataan JK memicu polarisasi. Kata kunci “chaos 2026” sempat ramai diperbincangkan di platform seperti X dan TikTok. Sebagian warganet menilai pernyataan tersebut sebagai peringatan dari tokoh berpengalaman, sementara lainnya menganggapnya berlebihan dan berpotensi menimbulkan ketakutan publik.
Polemik ini menunjukkan bahwa isu stabilitas nasional sangat sensitif, terutama di masa transisi pemerintahan. Karena itu, setiap pernyataan tokoh publik memiliki dampak besar terhadap persepsi masyarakat.
Baca Juga: Jusuf Kalla Datangi Bareskrim Polri, Laporkan Rismon Sianipar dalam Kasus Penyebaran Hoaks
"Di tengah tekanan global dan dinamika domestik, kehati-hatian dalam menyampaikan proyeksi dinilai menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap pemerintah," papar dia. (*)