JawaPos.com - Ganjar Pranowo sebagai calon presiden nomor urut 3 mengatakan dirinya tidak puas atas jawaban Prabowo Subianto mengenai penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu.

Dilansir dari Antara pada Rabu (13/12), pernyataan tersebut disampaikan oleh Ganjar di kediamannya, Jalan Taman Patra Raya, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (13/12).

"Tidak (puas). Orang saya tidak mendapatkan jawaban," ucap Ganjar Pranowo.

Ganjar menegaskan bahwa dirinya berkomitmen menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu.

Menurutnya, hal tersebut dianggap penting agar siapa pun kandidat yang mengikuti pemilu di periode berikutnya tidak lagi dikaitkan dengan kasus pelanggaran HAM.

"Kan tugas kami menyelesaikan. Menyelesaikan itu ada yang suka, ada yang tidak, tapi mesti diselesaikan," tegasnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menuturkan bahwa pertanyaan yang diajukannya dalam debat Pilpres di KPU itu bukan untuk mendiskreditkan pihak tertentu.

"Nah sekarang karena tidak ada (jawaban), dikira itu tendensius, tidak," tuturnya.

Maka dari itu, Ganjar berharap agar Prabowo dapat menjawab pertanyaannya terkait kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.

"Tapi karena tidak menjawab, it's okay. Ini akan keluar terus karena tidak pernah ada keputusan," katanya.

Sebelumnya, dalam debat perdana capres di Kantor KPU RI, Jakarta, pada Selasa (12/12), Ganjar sempat mengajukan pertanyaan kepada Prabowo terkait komitmennya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu jika terpilih di Pilpres 2024.

Ganjar memaparkan terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat mulai dari peristiwa 1965-1966, peristiwa Talangsari 1989, hingga peristiwa Wamena 2003.

Dia mengungkapkan bahwa pada tahun 2009 DPR telah mengeluarkan 4 rekomendasi untuk presiden, yakni membentuk pengadilan HAM Ad Hoc.

Selanjutnya, menemukan 13 korban penghilangan paksa, memberikan kompensasi dan pemulihan, dan meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan.

"Kalau Bapak (Prabowo) di situ apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR?" tanya Ganjar dalam debat perdana capres di KPU.

"Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu. Apakah bapak bisa membantu di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah?" singgungnya.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh Prabowo. Dia mengatakan, dirinya sudah berkali-kali memberikan jawaban.

"Apa lagi yang mau ditanya kepada saya? Saya sudah jawab berkali-kali tiap 5 tahun kalau polling saya naik ditanya lagi soal itu," ucap Prabowo.

Prabowo kemudian meminta supaya kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak dipolitisasi.

"Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar," pintanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) KPU menyelenggarakan debat pertama capres-cawapres Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa (12/12), dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Rangkaian debat Pilpres 2024 akan dilanjutkan pada 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024.