JawaPos.com-Transisi kendaraan dinas dari BBM ke listrik yang digagas Pemkot Surabaya kini masuk fase konkret. Wali Kota Eri Cahyadi menargetkan peralihan penuh armada operasional dimulai Mei 2026, seiring percepatan kebijakan efisiensi energi di lingkungan birokrasi.
“Adanya kebijakan ini, Pemkot Surabaya juga menerapkan opsi work from home (WFH) dan mengimbau aparatur sipil negara (ASN) untuk menggunakan transportasi umum atau kendaraan listrik,” ujar Eri.
Langkah awal dilakukan dengan melepas kendaraan lama. Pemkot melelang unit operasional yang telah berusia lebih dari tujuh tahun pada pekan kedua April 2026. Tidak tanggung-tanggung, tambahan sekitar 80 unit, baik sepeda motor maupun mobil dinas, ikut masuk daftar lelang.
“Hari ini juga punya komitmen, 80 kendaraan juga kita lelang. Yaitu untuk kendaraan sepeda motor dan mobil yang belum dilelang,” katanya.
Seluruh kendaraan tersebut nantinya digantikan armada berbasis listrik. Targetnya jelas: menekan konsumsi BBM sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan perkotaan.
Konsumsi Energi: Selisih Nyata di Lapangan
Dari sudut pandang teknis otomotif, alasan utama peralihan ini ada di efisiensi energi.
Mobil dinas konvensional (1.300–1.500 cc):
Konsumsi: 10–12 km/liter
Biaya per km (BBM Rp 10.000/liter): ± Rp 830–1.000
Kendaraan listrik (EV):
Konsumsi: 6–8 km/kWh
Tarif listrik ± Rp 1.700/kWh
Biaya per km: ± Rp 210–280
Selisihnya signifikan. Dalam operasional harian armada pemerintah, efisiensi bisa mencapai hingga 70 persen lebih hemat dibanding kendaraan BBM.
Struktur Mekanis: Lebih Sederhana, Lebih Efisien
Secara engineering, EV unggul karena minim komponen bergerak:
Tidak ada:
Oli mesin
Busi dan sistem pembakaran
Transmisi multi-percepatan
Dampaknya:
Servis lebih jarang
Risiko kerusakan lebih kecil
Biaya perawatan turun 30–50 persen
Namun, ada satu komponen kritis: baterai.
Kapasitas umum: 30–60 kWh
Umur pakai: 8–10 tahun
Biaya penggantian: signifikan
Di titik ini, strategi Pemkot yang tidak membeli unit, melainkan menyewa, menjadi langkah teknis yang rasional. Risiko degradasi baterai tidak dibebankan ke pemerintah.
Karakter Performa: Ideal untuk Mobilitas Kota
Untuk kondisi lalu lintas di Surabaya yang padat, EV justru berada di habitat terbaiknya:
Torsi instan sejak 0 rpm hasilnya respons cepat
Tanpa perpindahan gigi, halus di kemacetan
Regenerative braking membuat lebih hemat energi saat stop-and-go
Artinya, secara teknis, kendaraan listrik bukan hanya efisien, tapi juga optimal untuk karakter operasional kendaraan dinas perkotaan.
Infrastruktur Charging: Penentu Utama
Efisiensi EV sangat bergantung pada sistem pengisian daya.
AC Charging (kantor):
3,3–7,4 kW
4–8 jam (full charge)
DC Fast Charging:
25–150 kW
30–60 menit (hingga 80 persen)
Tantangan di lapangan:
SPKLU belum merata
Kapasitas listrik gedung perlu ditingkatkan
Manajemen jadwal charging harus rapi
Tanpa dukungan ini, efisiensi yang dihitung di atas kertas bisa tidak tercapai di operasional.
Skema Sewa: Pendekatan Fleet Modern
Alih-alih membeli kendaraan, Pemkot memilih skema sewa. Dalam perspektif fleet management, ini punya beberapa keunggulan:
Tanpa depresiasi aset
Upgrade teknologi lebih cepat
Biaya operasional lebih terprediksi
Namun, tetap ada catatan:
Kontrak harus berbasis performa (uptime, efisiensi)
Kontrol biaya jangka panjang wajib ketat
Integrasi Kebijakan: Bukan hanya Ganti Kendaraan
Eri menegaskan, kebijakan ini tidak berdiri sendiri. Selain penggantian armada, Pemkot juga:
Menerapkan WFH–WFO
Mendorong ASN naik transportasi umum
Mengurangi intensitas penggunaan kendaraan dinas
Dari sisi teknis, ini berdampak langsung:
Mengurangi siklus charging
Memperpanjang umur baterai
Menekan total konsumsi energi
Baca Juga: Pengamat Dorong Insentif EV Lebih Tepat Sasaran, Bisa Tekan Beban Subsidi BBM
Start Mei 2026: Ujian di Implementasi
Target implementasi dimulai Mei 2026, dengan catatan seluruh proses lelang berjalan tuntas.
“Transisi dari kendaraan BBM ke listrik dimulai Mei 2026 asalkan proses lelang kendaraan tersebut berhasil seluruhnya,” tegas Eri.
Dari sisi teknis otomotif, roadmap ini sudah berada di jalur yang tepat. Namun keberhasilannya akan ditentukan oleh tiga hal:
Kesiapan infrastruktur charging
Manajemen armada berbasis data
Efektivitas skema sewa
Jika ketiganya terpenuhi, maka langkah Surabaya selain sebagai efisiensi anggaran, juga menjadi standar baru pengelolaan armada kendaraan listrik di Indonesia. (*)