Ancaman Kesehatan Masyarakat hingga Satwa akibat Bencana Alam Selama 2 Tahun Prabowo-Gibran

JawaPos.com - Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatatkan berbagai bencana alam berskala besar. Di antaranya adalah gempa bumi M7,7 di NTT dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menjadi PR hingga saat ini.

Bencana lain seperti banjir bandang hingga gunung api meletus pun membuat dampak kesehatan yang tak main-main, tidak hanya pada manusia, tetapi juga alam dan hewan.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 26 Agustus 2026, gempa bumi M7,7 di NTT sendiri menyebabkan 103 orang meninggal dunia, 1.666 luka-luka, 185.131 mengungsi, dan 77.912 rumah rusak.

Penanganan yang sudah dilakukan meliputi penyaluran logistik kesehatan, obat-obatan, pembangunan RS lapangan, pengerahan tenaga kesehatan, serta dukungan psikososial bagi penyintas. Hingga kini, proses penanganan masih terus dilakukan.

Adapun karhutla di enam provinsi prioritas memicu penyebaran asap hingga melintasi batas Indonesia–Malaysia, dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menjadi kluster utama hotspot.

Pemangkasan anggaran penanggulangan bencana dan korupsi yang terjadi di tubuh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membuat ujian warga semakin berat. (Dok JawaPos.com)

Pemadaman mengandalkan satgas darat dan udara, termasuk 37 armada water bombing. BNPB juga menyoroti keterbatasan peralatan, minimnya awan hujan untuk operasi modifikasi cuaca, serta perlunya pencabutan regulasi yang membenarkan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Dalam kasus karhutla, partikel halus PM 2,5 yang dihasilkan menjadi salah satu ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Hal itu terbukti dari melonjaknya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di wilayah terdampak karhutla.

Per 12 Oktober 2026, tercatat 277.075 kasus ISPA secara kumulatif di 63 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman menyebut, sebanyak 62.400 kasus atau 22,5 persen dari total kasus tersebut terjadi pada anak berusia 0–5 tahun

Ukuran PM2,5 yqng sangat kecil membuat partikel ini dapat menembus jauh ke dalam saluran pernapasan, memicu peradangan, hingga berpotensi masuk ke aliran darah.

Selain mengancam kesehatan manusia, karhutla juga merusak ekosistem dan mengancam keselamatan satwa liar. Kabut asap yang terbawa angin dapat mencemari udara hingga ratusan kilometer dari sumber kebakaran, sehingga masyarakat yang tinggal jauh dari titik api tetap berisiko terdampak.

PM2,5 Lebih Toksik dari Sumber Polusi Lain

Dokter spesialis anak dari UKK Respirologi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Dr. Vivi Sofia, Sp.A(K), menjelaskan, asap karhutla mengandung partikel PM10 dan PM2,5 dengan ukuran yang jauh lebih kecil dibandingkan debu yang kasatmata.

PM2,5 memiliki ukuran lebih kecil daripada PM10 sehingga lebih mudah masuk ke saluran pernapasan bagian dalam. Partikel tersebut dapat mencapai ujung saluran napas dan dikhawatirkan berpindah ke aliran darah.

“Akibat kebakaran hutan, PM2,5 kandungannya lebih toksik dibandingkan dari bahan bakar-bahan bakar yang lain,” ujar dr. Vivi kepada wartawan, Senin (19/10).

Menurutnya, komposisi kimiawi PM2,5 dari kebakaran hutan berbeda dengan partikel yang dihasilkan sumber pembakaran lainnya. Kandungan tersebut dapat mengiritasi saluran pernapasan dan memicu stres oksidatif serta peradangan.

Paparan asap secara terus-menerus juga tidak hanya berdampak pada paru-paru. Mata dan kulit dapat mengalami gangguan akibat buruknya kualitas udara, sementara paparan berkepanjangan meningkatkan risiko masalah kesehatan secara keseluruhan.

dr. Vivi menambahkan, peningkatan konsentrasi partikel akibat karhutla dapat diikuti kenaikan kunjungan pasien asma untuk menjalani rawat inap maupun mendapatkan penanganan di instalasi gawat darurat (IGD).

“Apabila terdapat peningkatan partikel karhutla ini akan meningkatkan kunjungan rawat inap pasien asma dan juga kunjungan ke IGD,” jelasnya.

Selain memperburuk kondisi pasien asma, paparan asap karhutla dapat memicu infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan memperburuk penyakit kronis pada anak.

dr. Vivi menegaskan, dampak kabut asap tidak terbatas pada anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Pergerakan angin memungkinkan asap mencapai kawasan lain sehingga paparan dapat terjadi meskipun sumber api berada jauh dari permukiman.

“Jadi kita tahu bahwa tadi udara dan angin akan membawa asap dan kabut ke sekitar dan ke tempat lain,” tuturnya.

Risiko tersebut semakin mengkhawatirkan ketika karhutla berlangsung lama dan kualitas udara buruk terjadi secara berulang. Paparan yang terus-menerus dapat memperbesar risiko gangguan kesehatan, terutama bagi anak-anak dan masyarakat dengan penyakit pernapasan.

Gambut Kering dan Minim Bantuan Memperparah Karhutla

dr. Vivi juga menyoroti kondisi cuaca kering yang memperbesar risiko kebakaran. Fenomena El Nino dan kekeringan yang meluas menjadi faktor yang perlu diwaspadai, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang memiliki hamparan lahan gambut tropis.

Ketika terbakar, gambut sulit dipadamkan karena api dapat bertahan di lapisan tanah dalam waktu lama. Asapnya pun berpotensi menyebar mengikuti arah angin dan mengganggu kualitas udara di wilayah yang jauh dari titik kebakaran.

Situasi tersebut menjadi semakin rumit ketika sumber air untuk pemadaman terbatas.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Belqis Habiba mengungkapkan, kondisi karhutla tahun ini lebih parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sejak dirinya mulai menangani persoalan tersebut pada 2019.

Belqis pernah mendampingi relawan pemadam kebakaran selama satu bulan di Kalimantan Barat. Berdasarkan pengalamannya, kekeringan ekstrem membuat masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih, sementara kebutuhan air untuk memadamkan kebakaran gambut sangat besar.

“Bahkan satu bulan saya di Kalimantan Barat itu air bersih nggak ada. Air yang ada itu adalah air asin, bahkan PDAM-nya pun asin,” ungkap Belqis.

Keterbatasan air membuat relawan menghadapi kendala saat berupaya memadamkan api. Gambut yang telanjur mengering membutuhkan banyak air agar kembali basah, sedangkan hujan tidak selalu langsung memulihkan kemampuan tanah menyerap dan menyimpan air.

“Relawannya ada yang mau memadamkan, tapi sumber airnya nggak ada. Bagaimana mereka bisa memadamkan?” katanya.

Belqis menjelaskan, kerusakan fungsi hidrologis gambut berkaitan dengan pembangunan kanal untuk mengeringkan lahan, termasuk bagi kepentingan perkebunan. Ketika air dialirkan keluar dari kawasan gambut, lahan menjadi lebih kering dan rentan terbakar.

Karena itu, menurut Greenpeace, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman. Pemerintah juga perlu mengevaluasi izin korporasi di kawasan gambut, terutama konsesi yang terbakar, serta meminta pertanggungjawaban pihak yang terbukti menyebabkan kerusakan.

Karhutla Mengancam Satwa dan Ekosistem

Dampak karhutla tidak berhenti pada gangguan kesehatan manusia. Kebakaran juga menghancurkan habitat satwa liar, merusak lingkungan, dan mengancam kelangsungan hidup hewan yang berada di kawasan terdampak.

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai penanganan bencana perlu dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, dampak bencana tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan jumlah korban manusia, tetapi juga memperhitungkan kerusakan lingkungan dan keselamatan satwa.

“Korban kan tidak hanya manusia, kan. Jiwa itu kan tidak hanya manusia, tapi binatang, ya kan, lingkungan yang rusak,” ujar Trubus kepada JawaPos.com.

Ia menambahkan, ketika kebakaran meluas dan sulit dikendalikan, penyelamatan satwa harus menjadi bagian dari langkah tanggap darurat. Satwa yang memungkinkan dievakuasi dapat dipindahkan ke tempat yang lebih aman, meskipun penyelamatan hewan yang hidup di hutan luas menghadapi tantangan tersendiri.

Menurut Trubus, pemerintah pusat dan daerah perlu menyatukan langkah agar penanganan kebakaran, perlindungan masyarakat, dan penyelamatan satwa tidak berjalan sendiri-sendiri.

Pemerintah Tak Tetapkan Bencana Nasional

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengungkap alasan Pemerintah Indonesia belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Ia menegaskan bahwa Indonesia masih mampu menangani bencana tersebut.

Hal itu ditegaskan oleh Dudung saat ditanyai oleh awak media dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam pada Senin (19/10). Ia menyatakan bahwa sampai saat ini Pemerintah Indonesia masih terus menangani karhutla yang terjadi di berbagai daerah.

”Masalah penetapan bencana nasional, sementara kita masih sanggup, ya. Negara kita masih sanggup,” tegasnya.

Di sisi lain, Dudung mengaku sudah mendengar kabar Malaysia ingin memberikan bantuan dalam penanggulangan karhutla di Indonesia.

Mulai pengerahan 3 unit helikopter hingga personel yang jumlahnya mencapai 52 personel. Namun yang jadi persoalan bukan bantuan tersebut.

”Bukan masalah bantuannya, nanti teknis di lapangan ini juga banyak kendala-kendala. Masalah distribusi BBM dan sebagainya. Itu tidak serta-merta hanya alutsista, kemudian personel dan bantuan, tapi untuk sementara kita masih sanggup lah,” tegasnya.

Di sisi lain, meski tak menetapkan status Bencana Nasional, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah dalam mengatasi bencana yang terjadi di Indonesia dalam dua tahun terakhir.

Per 5–9 Oktober 2026, pemerintah mencatat jalan dan jembatan nasional di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah pulih 100% setelah bencana banjir bandang. Selain itu, sebanyak 20.770 unit hunian sementara (huntara) selesai dibangun.

Sementara itu, kucuran dana bantuan sosial dan rehabilitasi seperti alokasi Rp 200 miliar untuk Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat gempa bumi telah dilakukan.

Termasuk juga pemulihan fasilitas dasar seperti puskesmas, sekolah, dan tempat ibadah yang sempat terdampak.

Presiden Prabowo pun menyatakan perlunya penambahan alokasi anggaran mitigasi bencana secara signifikan untuk menghadapi bencana serupa ke depan. Mulai dari kesiapsiagaan alat berat, helikopter, dan pompa air di wilayah rawan bencana.

Artikel Terkait