JawaPos.com - Seorang siswa Sekolah Dasar (SD) tampak melihat isi tempat makan seng (ompreng) yang ada di hadapannya. Ompreng itu berisi nasi putih, ayam goreng tepung, sayur bayam, dan pisang.
Dengan lahap dia memakan nasi dan ayam goreng tepung. Sesaat kemudian, guru kelasnya mengingatkan, kalau dia juga harus makan sayurnya. Meski menunjukkan ekspresi malas, akhirnya dimakan juga sayur bayam itu, meski akhirnya tidak habis.
Pemandangan murid sekolah makan dengan ompreng saat jam makan siang adalah pemandangan jamak dua tahun terakhir, sejak Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program unggulannya.
Program tersebut kini telah memiliki jangkauan puluhan juta penerima manfaat. Dan, anggaran yang digelontorkan pun bukan kepalang banyaknya. Menyentuh ratusan triliun rupiah. Namun, besarnya belanja negara dan luasnya cakupan program itu ternyata belum cukup untuk menjawab satu pertanyaan mendasar: sejauh mana MBG benar-benar memperbaiki status gizi anak Indonesia?
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), program MBG telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat per 31 Agustus 2026. Sementara itu, realisasi anggarannya mencapai Rp 139,77 triliun hingga 16 September 2026, atau 63,89 persen dari pagu yang tersedia sebesar Rp 218,77 triliun.
Data tersebut menunjukkan besarnya anggaran negara yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan program MBG, meskipun capaian penyerapan anggaran dan jumlah penerima manfaat belum dengan sendirinya menggambarkan dampak program terhadap perbaikan status gizi masyarakat.
Dokter Spesialis Anak Subspesialis Endokrinologi, Aman Bhakti Pulungan mengatakan efektivitas intervensi gizi, dalam konteks ini adalah MBG, terhadap stunting perlu dilihat setidaknya melalui evaluasi angka stunting setiap tahun.
"Paling tidak ya setiap tahun dinilai angka stunting kita kan? Apakah menurun apa tidak. Tapi kan memang penurunannya itu kan tidak bisa gampang dinilai seperti itu. Harus secara nasional tentunya," kata Aman kepada JawaPos.com saat ditemui di Jakarta Selatan.
Menurut dia, evaluasi juga perlu dilakukan secara lebih spesifik di daerah yang memiliki persoalan stunting relatif tinggi. Dengan begitu, dampak intervensi dapat dilihat berdasarkan kondisi masing-masing wilayah.
"Misalnya daerah yang paling banyak stunting kita lihat berapa persen di situ," ujar Aman yang juga sebagai Ketua Umum Yayasan Kesehatan Anak Global itu.
Aman menjelaskan, intervensi yang menyasar ibu hamil membutuhkan waktu untuk dapat dinilai dampaknya terhadap pertumbuhan anak. Masa kehamilan hingga kelahiran menjadi salah satu periode yang perlu diperhatikan. "Paling tidak memang harusnya itu kan kehamilan itu kan 9 bulan kan, ya minimal 1 tahun kita menilai setelah itu, minimal paling tidak," jelasnya.
Penilaian kemudian tidak berhenti setelah anak lahir. Jika dikaitkan dengan panjang badan saat lahir, pertumbuhan anak perlu terus dipantau hingga usia balita. "Nah setelah itu kan kita ikutin lagi dia kan sampai umur 5 tahun kan," lanjut Aman.
Lebih lanjut, Aman menilai jika tujuan MBG untuk membantu pemenuhan makanan bergizi tetap memiliki manfaat, terutama bagi kelompok yang membutuhkan. Namun, dia mengingatkan agar program tersebut tidak secara otomatis dikaitkan dengan penurunan stunting pada anak sekolah.
Pasalnya, pengukuran dampak terhadap stunting tetap membutuhkan indikator dan waktu pemantauan yang sesuai. "Filosofinya bagus ya. Iya. Tapi kalau menurunkan stunting, tunggu dulu, tunggu dulu," ujarnya.
Anggaran Besar, Hasil Harus Terukur
Dari sisi fiskal, MBG menjadi program yang membutuhkan anggaran mega dan pengelolaan yang konsisten. Karena itu, evaluasi dua tahun pelaksanaan perlu membandingkan anggaran yang terserap dengan keluaran dan hasil yang benar-benar dicapai.
Peneliti Center of Economics and Law Studies (Celios) Isnawati Hidayah menilai efektivitas program MBG belum terbukti dari sisi perbaikan gizi anak. Menurut dia, pemerintah masih menjadikan serapan anggaran dan capaian administratif sebagai acuan utama keberhasilan program.
"Jadi yang kami lihat, MBG ini hanyalah pemborosan anggaran ya, dan belum terbukti mampu memperbaiki gizi anak-anak, begitu," kata Isnawati kepada JawaPos.com, Senin (19/10).
Dia menilai, realisasi anggaran Rp 139,77 triliun seharusnya diikuti pengukuran dampak program yang transparan. Sebab, jumlah porsi yang disalurkan, penerima manfaat, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum cukup untuk membuktikan efektivitas belanja negara.
Isnawati juga menyoroti keterbukaan data SPPG dan penerima manfaat. Menurut dia, informasi mengenai lokasi dapur, pemilik, serta penerima manfaat perlu dibuka agar publik dapat melakukan verifikasi secara independen.
"Contohnya jumlah SPPG, ada 20.000 sekian SPPG begitu. Tetapi di website-nya BGN resmi itu kita tidak bisa men-track down secara langsung lokasinya itu di mana tepatnya, pemiliknya siapa, seperti itu," katanya.
Selain persoalan transparansi, Isnawati menyoroti makanan yang terbuang. Dia menyebut kalkulasi Celios menunjukkan nilai sampah makanan MBG bisa mencapai Rp 1,27 triliun per minggu.
Dari sisi ekonomi, Isnawati mengatakan evaluasi MBG perlu mengukur sejauh mana program tersebut meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan, terutama UMKM, petani kecil, dan produsen pangan lokal. "Seberapa dampaknya UMKM lokal, petani kecil kita di sekitar lokasi pelaksanaan MBG itu di daerah itu bisa merasakan manfaat ekonominya. Itu yang harusnya dilihat," katanya.
Menurut dia, pemerintah perlu mengukur akses pasar, peningkatan pendapatan, keberlanjutan usaha, hingga kesejahteraan keluarga pelaku usaha. Dia menilai pelibatan masyarakat dan UMKM kecil masih minim dalam pelaksanaan program. "Jadi sangat minim pelibatan masyarakat dari UMKM-UMKM yang kecil gitu," ujarnya.
Di sisi lain, Isnawati juga menilai skema MBG yang bersifat universal berisiko membuat anggaran tidak tepat sasaran. "Karena kalau dari Celios kemarin kami juga menganalisis ya, ada setidaknya 34,2 inclusion error di program MBG yang secara universal seperti saat ini. Di mana orang yang seharusnya tidak menerima manfaat menjadi penerima manfaat, dan itu adalah kerugian dan pemborosan anggaran seperti itu," katanya.
Menurut dia, pemerintah perlu membuka data keuangan, penerima manfaat, SPPG, jumlah porsi yang disalurkan, serta mitra pemasok bahan pangan di setiap dapur. "Terus ada data penerima manfaat, data-data SPPG sejelas mungkin, setransparan mungkin begitu, dan data-data porsi-porsi yang disalurkan," ujarnya.
Keterbukaan data tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat memeriksa penggunaan anggaran sekaligus menilai apakah program MBG benar-benar menghasilkan manfaat gizi dan ekonomi yang sebanding dengan belanja negara.
Keamanan Pangan Menjadi Ujian
Selain dampak gizi, keamanan pangan menjadi persoalan yang tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan MBG. Semakin luas jangkauan program, semakin penting pula pengawasan terhadap proses pengadaan bahan baku, pengolahan makanan, penyimpanan, dan distribusi ke sekolah.
Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat jumlah korban keracunan akibat program MBG telah mencapai 43.838 orang sejak program itu berjalan pada 2025 hingga Agustus 2026.
JPPI menyebut, kasus keracunan tersebut tersebar di 36 provinsi. Namun, hingga kini belum ada satu pun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dijerat hukum atas kasus keracunan tersebut.
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan, sepanjang Januari hingga akhir Agustus 2026 saja, jumlah korban mencapai 15.735 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.079 korban tercatat terjadi selama Agustus 2026.
Fakta tersebut disampaikan Ubaid saat merespons maraknya kasus keracunan setelah libur panjang sekolah beberapa waktu lalu. “Ini sudah menjadi alarm nasional. Puluhan ribu orang menjadi korban sejak MBG berjalan, dan setiap bulan korban baru terus berjatuhan. Pemerintah tidak bisa terus memperlakukan korban sebagai angka-angka statistik. Di balik setiap angka ada anak yang sakit, keluarga yang panik, dan kegagalan negara menjamin makanan yang aman,” ujar Ubaid, Kamis (3/9), dilansir Radar Pati (Jawa Pos Group).
Menurut JPPI, penanganan kasus keracunan MBG selama ini lebih banyak berhenti pada persoalan birokrasi dan sanksi administratif. Sanksi yang diberikan biasanya berupa penutupan sementara dapur atau teguran tertulis.
JPPI menilai kondisi tersebut berpotensi menciptakan impunitas dalam penyelenggaraan program MBG. Lembaga tersebut mendesak aparat penegak hukum segera memeriksa pihak SPPG yang diduga lalai dalam menjamin keselamatan penerima manfaat.
“Yang kami lihat saat ini, SPPG seperti berada di zona kebal hukum. Anak-anak keracunan, dapur ditutup sementara, pengelola ditegur, lalu beberapa hari kemudian beroperasi lagi. Kalau kelalaian yang membuat ratusan orang sakit tidak pernah berujung padahal pertanggungjawaban hukum, jangan heran kalau kasus yang sama terus berulang,” tegas Ubaid.
Berdasarkan data JPPI, sekitar 65 persen kasus keracunan selama Agustus 2026 terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jawa Tengah menjadi wilayah dengan kontribusi kasus terbesar, yakni mencapai 35 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan belum adanya pergeseran prioritas layanan ke wilayah luar Jawa, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Ini menunjukkan ekspansi program belum dibarengi pemerataan dan pengawasan yang memadai,” papar Ubaid.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan keselamatan penerima manfaat sekaligus pemerataan program agar anak-anak di daerah 3T tidak justru tertinggal dalam mendapatkan manfaat MBG.
BGN Gencar Aktivasi Dapur di 3T
Terbaru, BGN sedang gencar mengaktivasi dapur SPPG yang siap beroperasi di wilayah 3T serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. Sebanyak 980 SPPG di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali diaktivasi secara serentak di 16 provinsi, dengan pusat kegiatan di Aceh Besar, Rabu (14/10).
Pada tahap sebelumnya, BGN telah mengaktivasi 480 SPPG di wilayah Indonesia bagian timur yang berada di kawasan 3T serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
“Di minggu yang lalu kita telah mengaktivasi 480 dapur di wilayah 3T dan tinggi sekali dilanjutkan kemudian di minggu ini kita lakukan Hal yang sama untuk wilayah Bali, Kalimantan dan Pulau Sumatera totalnya ada 980 SPPG diresmikan secara serentak di 16 Provinsi, pusatnya disini di Aceh Besar di Provinsi Aceh,” ungkap Kepala BGN Sudaryono.
Dari total 980 SPPG yang diaktivasi, sebanyak 691 SPPG berada di wilayah Sumatera, sedangkan 289 SPPG lainnya berada di wilayah Kalimantan dan Bali. Seluruh SPPG tersebut berada di kawasan 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi.
Di samping itu, BGN juga tengah melakukan rangkaian uji coba skema MBG prasmanan sebagai upaya meningkatkan kualitas pengalaman makan peserta didik sekaligus mendorong edukasi kebiasaan makan dan pembentukan karakter di lingkungan sekolah.
Saat ini, sebanyak 62 SPPG di berbagai wilayah Indonesia telah mengikuti MBG prasmanan. Pelaksanaannya mencakup sejumlah daerah, mulai dari Merauke, Pulau Madura, Jawa, hingga Riau.
“Kalau tidak terjadi masalah yang begitu signifikan, kami rencananya sampai dengan akhir tahun menargetkan paling tidak minimal 1.000 sampai dengan 5.000 dapur sudah bisa melaksanakan MBG dengan cara prasmanan,” ujar Sudaryono.
Menurutnya, model MBG prasmanan memiliki sejumlah keunggulan. Salah satunya terlihat dari tingkat konsumsi makanan yang relatif tinggi, sehingga makanan yang disajikan cenderung habis dikonsumsi oleh peserta didik. “Kemudian makanannya itu hangat-hangat dibawa ke kelas, jadi lebih segar, lebih hangat, lebih enak,” jelasnya.
Selain aspek penyajian makanan, MBG prasmanan juga membuka ruang bagi peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas pelayanan secara bergiliran atau melalui sistem piket yang dikelola sekolah.
Baca Juga: BGN Klaim Konsumsi Protein Hewani Anak Naik Jadi 84 Persen Berkat MBG
“Ini bagian dari edukasi bagaimana siswa itu ikut melayani temannya. Di banyak kegiatan makan siang di sekolah, di banyak negara, siswa secara piket ikut terlibat. Di situ ada mengantre, ada melayani, ada belajar sabar. Ini bagian dari pendidikan,” ungkap dia. (*)