JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut sebanyak 29.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) telah siap beroperasi, meski sebagian masih harus dilengkapi sarana operasional sebelum bisa berjalan optimal. 

Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, mengatakan, pada tahap awal, pemantauan difokuskan terhadap sekitar 8.000 Kopdes Merah Putih yang sedang dilengkapi.

“Jadi, 29.000 itu, 8.000 hari-hari ini akan dilengkapi. Dilengkapi itu ada pupuknya, pupuk subsidi kan ini infrastruktur pemerintah untuk barang-barang subsidi. Ada pupuk, ada gula, ada minyak goreng, ada gas LPG ya,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas Kopdes Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (14/10).

Baca Juga: Bukan Sekadar Kebiasaan, 7 Sifat Ini Sering Dikaitkan dengan Orang yang Cepat Balas Chat

Dia menegaskan, kesiapan koperasi tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan bangunan. Pemerintah juga akan memeriksa kelengkapan sarana pendukung, termasuk kendaraan untuk memastikan distribusi barang dapat berjalan.

Zulhas mencontohkan, kendaraan operasional seperti truk dan mobil pikap harus benar-benar tersedia dan berfungsi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kendaraan tersebut dapat digunakan, bukan sekadar tercatat dalam daftar inventaris.

“Dicek dulu ada nggak mobil truk itu bener nggak? Apa omon-omon aja, ya kalau ada truknya bener nggak mobilnya hidup, apa baknya aja yang ada,” ujarnya.

Target 35.000 Kopdes hingga Akhir Tahun

Zulhas mengatakan pemerintah memperkirakan jumlah Kopdes Merah Putih yang siap hingga akhir tahun dapat mencapai 35.000 unit. Bahkan, menurut dia, jumlahnya berpotensi menyentuh 40.000 unit karena ketersediaan lahan dinilai sudah mendukung.

Baca Juga: Semut Mengganggu di Rumah? Coba 8 Bahan Alami Ini untuk Mengusirnya

Meski demikian, pemerintah memilih menggunakan target moderat sebanyak 35.000 unit. Sebab, persiapan operasional dalam skala besar membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, BUMN, serta pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan dan desa.

“Kita ambil lah, apa namanya moderat 35.000 lah,” jelasnya.

Dia mengakui, pelaksanaan program tersebut dilakukan secara bertahap. Setelah pembentukan koperasi selesai, pemerintah melanjutkan pembangunan fisik dan menyiapkan kebutuhan operasional agar koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha.

Karena itu, Zulhas mengingatkan bahwa kondisi setiap Kopdes Merah Putih tidak akan seragam. Ada koperasi yang sudah lengkap dan siap berjalan, tetapi ada pula yang masih kekurangan sarana pendukung.

“Saya pastikan akan ada memang yang belum lengkap, ada yang sudah lengkap, ada yang sudah terisi, ada yang belum terisi,” tegasnya.

Baca Juga: Polisi Grebek Kampung Narkoba di Jalan Kunti Surabaya 

Monitoring Serentak Mulai 15 Oktober

Untuk mempercepat kesiapan operasional, pemerintah akan melakukan monitoring serentak mulai Kamis (15/10). Pada tahap awal, pemantauan difokuskan terhadap sekitar 8.000 Kopdes Merah Putih yang sedang dilengkapi.

Zulhas menyebut kementerian dan lembaga, wakil menteri, serta pemerintah daerah akan dilibatkan dalam pemeriksaan tersebut. Pemerintah juga berkoordinasi dengan jajaran TNI untuk memantau koperasi di wilayah yang lebih jauh.

Monitoring direncanakan berlangsung selama delapan hari. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui sarana yang sudah tersedia, kendala yang dihadapi, serta kebutuhan yang masih harus dipenuhi agar koperasi dapat beroperasi.

Baca Juga: 14 Samsat Polda Metro Jaya Sambangi TK, Kenalkan Polisi sebagai Sahabat Anakd

“Besok itu yang ada di rapat di sini ada 100 lebih yang akan dikunjungi besok. Tapi yang di agak jauh, ya nanti Pak Panglima kita sudah berkirim surat, atas arahan Bapak Presiden, nanti Pangdam juga ngecek. Pangdam ngecek, kemudian gubernur ngecek, bupati ngecek,” ungkapnya.

Pemerintah juga menyiapkan posko pemantauan selama satu bulan untuk memonitor perkembangan di lapangan. Zulhas mengatakan dirinya akan menerima laporan setiap sore dan turun tangan apabila terdapat persoalan mendesak yang tidak dapat diselesaikan.

“Saya tiap sore akan dapat laporan, yang nggak bisa ditembus, saya akan turun tangan,” tandasnya.

Zulhas menambahkan, penguatan pengelolaan koperasi masih diperlukan agar pengurus di tingkat desa terbiasa menjalankan kegiatan usaha. Pemerintah memperkirakan proses pendampingan dan penguatan tersebut membutuhkan waktu hingga dua tahun.