JawaPos.com - Kelompok masyarakat di Papua mendesak pemerintah dan seluruh pihak terkait mengambil langkah nyata untuk menghentikan kekerasan serta memperkuat perlindungan terhadap masyarakat sipil di Papua Pegunungan. Selama konflik masih terus terjadi, banyak hal sendi kehidupan masyarakat yang terabaikan.
Pernyataan itu disampaikan Papua Muda Progresif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Mulai dari akademisi, tokoh agama, tokoh adat, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), legislatif, pegiat HAM, pemuda, mahasiswa, hingga unsur TNI dan Polri.
Ketua Papua Muda Progresif Yops Alegen Itlay menilai persoalan konflik di Papua perlu dibicarakan secara terbuka. Menurutnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat diperlukan agar dapat ditemukan jalan keluar yang dapat diterima oleh berbagai pihak.
“Konflik yang terjadi di Papua ini harus dibicarakan. Terutama pemerintah harus bicara, agar bisa mencari jalan keluar damai. Jangan kita biarkan konflik ini terus terjadi, tetapi tidak ada yang bicara,” kata Yops kepada wartawan Minggu (27/9).
Dia mengatakan situasi keamanan telah menimbulkan keresahan, baik bagi masyarakat asli Papua maupun warga non-Papua. Karena itu, dialog dinilai menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan berbagai pandangan sekaligus membahas langkah penyelesaian konflik.
“Tidak ada pemerintah bicara bagaimana mencari jalan keluar atau solusi yang terbaik agar konflik ini berakhir. Itu yang kita harapkan,” tegasnya.
Tiga Rekomendasi Papua Muda Progresif
Papua Muda Progresif menghasilkan tiga rekomendasi. Rekomendasi pertama ditujukan kepada DPR Papua Pegunungan/DPRD dan MPR agar menyusun regulasi daerah yang dapat memperkuat perlindungan hak masyarakat sipil dan masyarakat adat.
Rekomendasi kedua ditujukan kepada unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga unsur tersebut didorong membuka ruang dialog yang melibatkan tokoh adat, pemuda, serta berbagai elemen masyarakat.
Dialog diharapkan dapat membahas berbagai persoalan yang terjadi di Papua Pegunungan, termasuk kekerasan, konflik sosial, konflik politik, hingga konflik antarsuku. Seluruh persoalan tersebut dinilai perlu dibicarakan secara adil dan bermartabat.
Sementara itu, rekomendasi ketiga ditujukan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam konflik. Mereka didorong segera menghentikan tindakan kekerasan, terutama aksi yang berpotensi menimbulkan korban dari kalangan masyarakat sipil.
Yops menjelaskan, Papua Muda Progresif memilih dialog sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi karena dinilai dapat menjadi ruang pembahasan yang konstruktif.
“Sebenarnya ada banyak jalan untuk menyampaikan aspirasi, di mana teman-teman bisa turun jalan dan lain sebagainya, tetapi kami memilih menyampaikan aspirasi dengan jalan yang lebih intelektual,” ujarnya.
Dia berharap Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dapat meneruskan rekomendasi hasil diskusi kepada pemerintah pusat apabila terdapat persoalan yang membutuhkan keputusan atau kebijakan di tingkat nasional.
Konflik Berdampak pada Pendidikan dan Kesehatan
Yops mengatakan penarikan sebagian tenaga kesehatan dan tenaga pengajar dari sejumlah daerah ke wilayah perkotaan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
Menurut Yops kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan tidak boleh terabaikan meskipun kondisi keamanan di sejumlah wilayah Papua Pegunungan belum sepenuhnya stabil.
“Masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan, adik-adik yang lagi belajar membutuhkan pendidikan. Ketika pelayanan ditinggalkan, akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat kita sendiri,” pungkasnya.