JawaPos.com - Sedikitnya 4,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) baru tercatat telah menikmati bantuan sosial (bansos), sejak Kementerian Sosial (Kemensos) menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN).
Dengan masuknya KPM baru maka ada sebanyak 4,3 juta masyarakat yang dikeluarkan dari daftar penerima manfaat bansos.
“4,3 KPM masuk berarti 4,3 KPM keluar, karena kan kuotanya tetap sama,” ujar Tenaga Ahli Kementerian Sosial, Andi Kurniawan, saat ditemui di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Jakarta, Jumat (11/9).
Andi mengatakan, kuota penerima bansos tetap sama meskipun terdapat perubahan penerima berdasarkan DTSEN.
Baca Juga: Wajibkan Rekening BRI dan BSI untuk Bansos? Guru Besar UI: Berpotensi Melanggar Hukum
Pemerintah melakukan pemutakhiran penerima dengan mengalihkan bantuan dari masyarakat yang berada di desil 5 hingga 10 kepada masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga 4.
“Bansosnya tetap, kuotanya tetap. PKH 10 juta, BPNT 18 juta, BPI 96 juta. Cuma mereka yang dulu menerima desil 10, desil 6, 7, kita pindah ke mereka yang tidak ada di desil 1, 2, 3,” jelasnya.
Menurut Andi, proses pemutakhiran tersebut membuat penerima bansos pada 2026 semakin terkonsentrasi pada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
“Untuk 2026 ini sudah tidak ada lagi mereka yang berada di desil 5 sampai desil 10 yang menerima PKH dari masyarakat. Semuanya mereka sudah ada di desil 1 sampai 4. BPI juga demikian, bertahap,” ucapnya.
Andi menjelaskan, pemutakhiran data penerima bansos dilakukan karena selama ini sejumlah program bantuan belum bisa maksimal.
Baca Juga: 50 Juta Masyarakat Diproyeksikan Akses Portal Bansos, Komdigi Siapkan Uji Sistem
Salah satu penyebabnya adalah masih adanya penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah menemukan adanya gejala demotivasi pada sebagian penerima bansos yang telah menerima bantuan dalam waktu sangat lama.
Berdasarkan data yang dimiliki Kemensos, terdapat sekitar 4,5 juta penerima yang telah mendapatkan bansos selama lebih dari lima tahun.
“Karena semua programnya tidak mencapai potensi maksimalnya. Salah satu penyebabnya adalah ketidaktepatan sasaran. Dan berikutnya, setelah kita telaah kedalaman penerima bansos itu, ada gejala demotivasi,” ucapnya.
Ia menjelaskan, demotivasi terjadi ketika masyarakat menerima bansos dalam jangka waktu yang sangat panjang sehingga berpotensi membuat mereka bergantung terhadap bantuan pemerintah.
Baca Juga: BPS Tegaskan Masuk DTSEN Tak Otomatis Dapat Bansos
“Banyak penerima bansos itu menerima bansosnya sejak program ini lahir. Ada 4,5 juta penerima bansos itu dapat bansos lebih dari lima tahun. Ada 36.460 di antaranya menerima bansos lebih dari 18 tahun,” ujarnya.
Di sisi lain, Andi mengatakan masih terdapat masyarakat yang membutuhkan bantuan tetapi belum masuk dalam basis data penerima.
Mereka antara lain kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat telantar.
“Sementara di luar DTKS ada yang mereka membutuhkan, lansia, disabilitas, terlantar, dan gara-gara tidak masuk data mereka tidak mendapatkan. Jadi, by design, exclusion error-nya memang sangat tinggi,” pungkasnya.
Baca Juga: Tercatat Masuk Desil 4, Anggota DPR Fraksi NasDem Eva Stefany Klaim Tak Pernah Terima Bansos PKH