JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan tidak boleh ada ruang bagi pungutan liar, premanisme, maupun tindak kejahatan yang mengganggu kegiatan usaha dan iklim investasi di Indonesia. Pengusaha diminta segera melaporkan setiap gangguan keamanan agar ditindaklanjuti kepolisian.

Penegasan itu disampaikan Kapolri saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).

Kegiatan bertema “Hubungan Industrial Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” tersebut dihadiri kurang lebih 2.000 pekerja dari sekitar 1.200 perusahaan di Kawasan Industri MM2100 dan sekitarnya.

“Bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia,” ujar Kapolri.

Menurut Kapolri, stabilitas keamanan menjadi salah satu fondasi bagi keberlangsungan dunia usaha. Kondisi kamtibmas yang terjaga dinilai dapat memberikan rasa aman bagi pekerja, menjaga operasional perusahaan, sekaligus memperkuat kepercayaan investor.

Indonesia juga memiliki sejumlah modal untuk menjadi tujuan investasi, termasuk kekayaan sumber daya alam, pasar domestik yang luas, serta pengembangan hilirisasi di berbagai sektor strategis.

Realisasi investasi nasional tercatat mencapai Rp1.010,6 triliun hingga semester I 2026. Pada periode yang sama, Jawa Barat mencatatkan investasi sebesar Rp138 triliun.

Kabupaten Bekasi menjadi salah satu penopang capaian investasi Jawa Barat. Pada triwulan I 2026, realisasi investasi di wilayah tersebut mencapai Rp31,7 triliun atau 41,29 persen dari total investasi Jawa Barat sebesar Rp76,8 triliun.

Kapolri memastikan Polri akan terus memberikan perlindungan dan kepastian hukum agar aktivitas industri dapat berlangsung secara aman dan berkelanjutan.

“Polri ingin meyakinkan para pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi. Polri akan terus memberikan jaminan keamanan agar kegiatan investasi dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” kata Kapolri.

Namun, menurut Kapolri, menciptakan iklim investasi yang kondusif tidak hanya menyangkut persoalan keamanan. Perusahaan juga harus mematuhi regulasi, memenuhi hak pekerja, dan membangun hubungan industrial yang adil serta harmonis.

Pekerja dan pengusaha dinilai memiliki kepentingan yang saling berkaitan. Perusahaan membutuhkan dukungan pekerja untuk menjaga produksi, sedangkan pekerja membutuhkan perusahaan yang sehat dan berkembang sebagai sumber penghidupan.

Karena itu, Kapolri mendorong persoalan ketenagakerjaan diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah. Perbedaan kepentingan diharapkan tidak berkembang menjadi konflik yang merugikan pekerja, perusahaan, maupun perekonomian.

Kapolri mengajak pemerintah, pengusaha, pekerja, dan serikat buruh memperkuat sinergi untuk menciptakan lingkungan industri yang aman, hubungan kerja yang berkeadilan, serta iklim investasi yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak.