JawaPos.com - Kapolri mengapresiasi serikat buruh dan asosiasi pengusaha yang mulai duduk bersama membahas RUU Cipta Kerja. Menurutnya, komunikasi sejak awal dapat menjadi jalan untuk mencari titik temu di tengah perbedaan kepentingan pekerja dan dunia usaha.
Hal itu disampaikan Kapolri saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026). Kegiatan bertema “Hubungan Industrial, Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” tersebut dihadiri sekitar 2.000 pekerja dari sekitar 1.200 perusahaan.
Kapolri mengaku senang pembahasan RUU Cipta Kerja kali ini diawali komunikasi antara serikat pekerja dan Apindo. Menurutnya, pola tersebut perlu dipertahankan karena isu ketenagakerjaan dapat memunculkan perbedaan pandangan.
“Saya sangat senang mendengar bahwa pembicaraan terkait dengan draf Undang-Undang Ciptaker dimulai dengan pembicaraan bersama antara teman-teman dari serikat pekerja dengan Apindo. Ini adalah permulaan yang sangat baik dan tentunya harus dipertahankan,” kata Kapolri.
Ia menilai perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha merupakan hal yang wajar. Namun, persoalan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah dengan tetap memperhatikan hak buruh serta keberlangsungan perusahaan.
Keseimbangan tersebut dinilai semakin penting di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global yang berdampak terhadap dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia.
Kapolri juga mengingatkan pengusaha agar tidak memandang pekerja hanya sebagai tenaga kerja. Buruh, menurutnya, perlu ditempatkan sebagai aset, mitra, sekaligus bagian dari keluarga besar perusahaan.
“Kalau kita bicara kesejahteraan buruh, perusahaannya juga harus tetap hidup dan berkembang. Di situlah kita harus menemukan titik keseimbangan untuk kepentingan bersama,” ujarnya.
Di sisi lain, Kapolri menekankan pentingnya menjaga iklim investasi agar tetap aman dan kondusif. Pemerintah terus mendorong hilirisasi dan investasi untuk membuka semakin banyak lapangan pekerjaan baru.
Indonesia dinilai memiliki modal berupa kekayaan sumber daya alam dan pasar domestik yang luas. Potensi tersebut perlu didukung kepastian, keamanan, serta hubungan industrial yang sehat.
Kapolri meminta perusahaan segera melaporkan praktik premanisme, pungutan liar, maupun gangguan keamanan lainnya di kawasan industri. Polri, kata dia, akan menindaklanjuti laporan tersebut agar dunia usaha dan investor dapat menjalankan aktivitas dengan aman.
Meski demikian, kondusivitas investasi tidak boleh mengesampingkan kepentingan pekerja. Pengusaha tetap diminta mematuhi regulasi dan menjaga hak-hak buruh.
“Investasi harus tetap kondusif, tetapi hak-hak buruh juga harus terus dijaga dan diperjuangkan. Semua harus berjalan seimbang,” tegasnya.
Kapolri optimistis komunikasi antara pemerintah, pengusaha, investor, dan pekerja dapat memperkuat upaya mendorong hilirisasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia turut mengapresiasi keberadaan SMK Mitra Industri MM2100 sebagai contoh kolaborasi dunia pendidikan dan industri dalam menyiapkan tenaga kerja berkualitas.
Kapolri berharap pekerja Indonesia ke depan tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga mampu mengisi posisi manajerial dan strategis di perusahaan.
“Dengan semangat kebersamaan antara pengusaha, investor, buruh dan pemerintah, kita yakin Indonesia bisa mencapai cita-citanya menjadi negara maju,” pungkas Kapolri.