JawaPos.com - Kerja pemerintah dalam meningkatkan kesempatan pendidikan bagi masyarakat kelas bawah mendapat apresiasi dari program Sekolah Rakyat. Apresiasi itu tidak cukup. 

Pemerintah masih punya pekerjaan rumah (PR) untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun mengatakan, meski sekolah rakyat mendapat respons positif, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat. 

PR itu tergambar dalam survei Median yang menyatakan bahwa baru 61,7 persen responden mengetahui adanya Program Sekolah Rakyat; sementara 38,3 persen mengaku tidak tahu.

Sementara itu untuk Sekolah Rakyat mendapat respons positif dari masyarakat dengan 56,1 persen responden menyatakan puas atau cukup puas terhadap program tersebut.

Angka itu terdiri atas 18 persen responden yang sangat puas dan 38,1 persen cukup puas. Lalu, kurang puas sebanyak 6,8 persen; 3,1 persen menyatakan tidak puas; dan 34,0 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Baca Juga: 196 Siswa Ikuti MPLS Perdana di Sekolah Rakyat Terintegrasi Tuban

“Ini menunjukkan program tersebut cukup mendapat penerimaan publik,” kata Rico, Sabtu (5/9).

Menurut Rico, kepuasan publik terutama didorong oleh manfaat Sekolah Rakyat bagi masyarakat kurang mampu. Berdasarkan survei, publik yang menjawab puas karena sekolah rakyat bersifat gratis bagi orang tidak mampu mencapai 12 persen.

“Setelah itu, 8,9 persen menilai Sekolah Rakyat membantu masyarakat kurang mampu. Kemudian 6,9 persen menyebut program ini membantu rakyat mendapatkan pendidikan yang layak, dan 6,4 persen menilai pendidikan menjadi lebih terjangkau dan merata,” ujar Rico.

Selain itu, tambah Rico, sebanyak 2 persen responden menilai Sekolah Rakyat dapat membantu mengurangi angka putus sekolah.

Baca Juga: Kepala Bakom Qodari Cek Kesiapan Sekolah Rakyat di Surabaya, KBM Dimulai Awal Agustus

“Jadi lima alasan terbesar publik puas adalah sekolah gratis untuk orang tidak mampu 12 persen, membantu masyarakat kurang mampu 8,9 persen, membantu mendapatkan pendidikan yang layak 6,9 persen, pendidikan terjangkau dan merata 6,4 persen, serta mengurangi angka putus sekolah 2 persen,” katanya.

Rico mendorong untuk memperkuat sosialisasi Sekolah Rakyat. Pemerintah harus memastikan kualitas pendidikan, fasilitas, tenaga pendidik dan ketepatan sasaran agar tingkat kepuasan masyarakat dapat terus meningkat.

Adapun survei Median dilakukan secara tatap muka (face-to-face interview) pada 21 Juli-2 Agustus 2026. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. 

Target sampel sebanyak 1.212 responden, dengan margin of error (MoE) ±2,76 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel dipilih secara acak menggunakan metode multistage random sampling.

Distribusi sampel dilakukan secara proporsional berdasarkan populasi provinsi dan gender. Untuk memastikan kualitas data, Median juga melakukan quality control terhadap 20 persen sampel.