JawaPos.com - Pemerintah disarankan untuk memfokuskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T). Fokus seperti itu hasilnya akan lebih berdampak.
MenurutDirektur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda, fokus MBG di wilayah 3T mampu menjawab keresahan publik atas program andalan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Berdasarkan berbagai catatan, MBG perlu diarahkan menjadi program khusus yang diprioritaskan secara ketat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” kata Hanta dalam paparannya bertajuk Membaca Tren Kepuasan Publik Terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran yang disiarkan dari YouTube Poltracking TV, Senin (31/8).
Hanta menegaskan, wilayah 3T benar-benar perlu akan perhatian yang besar terkait gizi dan tumbuh kembang anak. Jika MBG disalurkan kepada daerah 3T, maka peningkatan kesejahteraan di wilayah itu akan membaik.
Baca Juga: Viral! Kadisdik Kalteng Ogah Liburkan Sekolah saat Karhutla Demi Dapur MBG dan Kantin Tetap Ngebul
“Artinya MBG perlu difokuskan pada wilayah 3T yang paling membutuhkan iintervensi gizi,” sambungnya.
Di samping itu, Poltracking juga memberikan rekomendasi bila mengonversi skema MBG menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal itu lebih rasional karena masih banyak persoalan dalam implementasi dan realisasi program MBG.
“Selain itu, opsi mengonversi skema MBG menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdasarkan data terpadu menjadi lebih rasional karena masih banyak persoalan dalam implementasi dan realisasi program MBG sejauh ini,” tuturnya.
Dia meyakini penyederhanaan MBG menjadi BLT bisa menjadi bantalan sosial yang relatif lebih aman. Terlebih, BLT lebih mudah diawasi dalam rangka merealisasikan pemenuhan gizi siswa dan anak-anak Indonesia.
Baca Juga: BGN Pastikan 97 Persen Anggaran Rp 240 Triliun pada 2027 Dialokasikan untuk MBG
“Penyederhanaan MBG dalam bentuk BLT dapat menjadi bantalan sosial yang relatif lebih aman dalam implementasi, dengan pengawasan terhadap realisasi pemenuhan gizi siswa atau anak-anak Indonesia,” tandasnya.
Seperti diketahui, dalam data survei Poltracking periode 14-20 Agustus 2026, MBG diketahui sebanyak 93,9 persen dan 46,4 persen publik mengatakan puas dengan MBG. Tak hanya itu, sebanyak 42,1 persen publik mengatakan MBG harus tetap dilanjutkan.