JawaPos.com - Massa aksi sempat masuk ke ruas tol dalam kota dan membuka penjagaan petugas yang menutup pintu exit DPR/MPR RI, Kamis (27/8). 

Massa yang semula berorasi di depan gedung DPR/MPR tiba-tiba bergerombol menuju jembatan Senayan. Tujuannya ialah membuka blokade polisi yang mencegat tenaga medis hingga logistik menuju depan DPR RI.

Namun diperjalanan, mereka melihat adanya penutupan exit toll DPR/MPR oleh petugas kepolisian dan Jasa Marga. Massa kemudian menerobos masuk ke area tol dalam kota dan memaksa membuka penutupan jalan.

Baca Juga: Pimpinan DPR RI Terima Audiensi Masyarakat Pati, RUU Perampasan Aset jadi Tuntutan Utama

Tak berselang lama, massa kemudian kembali menuju kolong jembatan layang Senayan guna membuka blokade jalan oleh petugas. Massa mendesak agar petugas membuka jalan agar mobil logistik dan ambulans diperkenankan masuk ke depan DPR RI.

"Kami minta kepada kepolisian untuk membuka jalan untuk ambulans dan logistik. Soalnya dikhawatirkan ada yang berdesak-desakan dan butuh bantaun media. Dan bagaimana kalau masyarakat mati kelaparan di dalam," ujar perwakilan massa aksi. 

Adu mulut hingga pelemparan botol air mineral ke arah petugas sempat terjadi. Namun, situasi kembali kondusif setelah kepolisian mempersilakan ambulans beserta tenaga medis untuk masuk ke depan DPR RI.

"Tapi untuk logistik perlu kita cek dulu apakah betul itu logistik atau bukan," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Dr. Reynold E.P. Hutagalung di lokasi.

Massa aksi pun kembali ke depan gedung DPR RI untuk menyampaikan aspirasi mereka. 

Baca Juga: Jelang Kedatangan Prabowo di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Polisi Kerja Keras Lakukan Pengamanan

Dua Tuntutan Utama AMPB di DPR

Aksi unjuk rasa yang diperkirakan dihadiri ribuan massa ini mengusung dua tuntutan utama, yakni pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Koordinator AMPB, Supriyono yang akrab disapa Botok, menegaskan bahwa aksi ini murni bentuk dukungan terhadap pemerintahan mendatang agar berjalan lebih bersih dan bebas dari korupsi.

"Kita fokus pada dua tuntutan itu. Tidak ada lengserkan Prabowo-Gibran, tidak ada. Kita mendukung pemerintahan Prabowo agar lebih baik," tegas Botok saat memberikan keterangan.

Tepis Isu Tunggangan Politik

Baca Juga: Ketua GP Ansor Jatim Ingatkan Kader Jangan Jual Suara di Muktamar NU

Botok juga secara tegas menepis anggapan bahwa aksi masyarakat dari daerah ini ditunggangi oleh kekuatan atau elite politik tertentu. Ia memastikan gerakan yang mereka bawa murni berasal dari aspirasi masyarakat bawah.

"Kita tidak kenal 'Geng Solo', kita enggak kenal geng penguasa. Ini adalah murni gerakan rakyat, rakyat biasa yang berasal dari kampung," lanjutnya.

Aksi yang berlangsung sejak pagi tersebut tetap mendapat pengawalan dari aparat keamanan sembari para pedagang terus memenuhi area luar gedung parlemen.