JawaPos.com — Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan polemik masyarakat korban kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengambil Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, kondisi tersebut terjadi di sejumlah daerah yang terdampak karhutla dan kabut asap. Menurut dia, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah membeli bahan makanan dan mulai mengolahnya sebelum menerima informasi mengenai peliburan sekolah.
"Begini, kan ada, aku lihat di berita, bahwa Karhutla terus kemudian ada orang tua suruh ngambil. Begini, Karhutla itu kan, jadi MBG melayani, mengirimkan MBG kepada dari dapur-dapur SPPG itu di jam operasional sekolah," kata Sudaryono di Kantor Kementerian Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (26/8).
Dia menjelaskan, dalam beberapa kasus, makanan sudah dimasak sebelum sekolah diberitahukan untuk diliburkan karena kabut asap akibat karhutla.
"Nah, kasus Karhutla di beberapa daerah itu adalah dia sudah masak, baru kemudian diberitahu bahwa karena Karhutla itu kemudian sekolahnya diliburkan," ujarnya.
Karena makanan sudah telanjur disiapkan, lanjut Sudaryono, BGN kemudian mengatur agar makanan tersebut tetap dibagikan melalui mekanisme yang dikoordinasikan dengan pihak terkait.
"Kita bagikan dengan mekanisme yang kemudian berkoordinasi dengan BPBD, apa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan kepala daerah, dengan kepala sekolah gitu," kata Sudaryono.
Menurut dia, mekanisme tersebut diterapkan di sejumlah wilayah terdampak karhutla, termasuk Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, hingga sejumlah wilayah di Sumatera.
Sudaryono menegaskan, pembagian MBG hanya dilakukan pada hari pertama karena bahan makanan sudah terlanjur dibeli dan sebagian telah diproses.
"Sehingga kami perjelas lagi bahwa yang dibagi itu adalah yang kan dia sudah beli, beli bahan makanannya kan di sehari sebelumnya kan. Jadi sudah, kol-nya sudah dicacah, kemudian buahnya sudah dipotong, eh sebagian sudah dimasak," tuturnya.
Dia juga memastikan MBG tidak diberikan selama proses pembelajaran dilakukan secara daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ), karena siswa tidak berada di sekolah.
"Kan tidak masuk sekolah, itu tidak kami berikan eh MBG," tegas Sudaryono.