JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal dan Sari Yulianti bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menerima perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8).
Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat Pati untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan aspirasi secara langsung kepada DPR. Hadir dalam forum itu perwakilan organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh nelayan, aktivis, hingga kelompok masyarakat dari Kabupaten Pati.
Cucun memastikan DPR akan menindaklanjuti dan mengawal aspirasi yang disampaikan masyarakat Pati sesuai dengan fungsi DPR, baik dalam bidang legislasi, anggaran, maupun pengawasan.
Baca Juga: Sempat Marah-marah, Wajah Pengemudi Perempuan yang Tabrak 2 Mobil dan Sebabkan 1 Tewas di Surabaya
"Kita akan terus mendampingi apa yang ingin segera ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui DPR, karena tugas kita di fungsi legislasi, di fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan akan terus bersama-sama mengawal apa yang menjadi aspirasi-aspirasi masyarakat di daerah," kata Cucun.
Dorong RUU Perampasan Aset segera disahkan
Perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati dari LBH GP Ansor, Luqman Hakim, menyampaikan tiga aspirasi utama dalam pertemuan tersebut.
Aspirasi pertama adalah permintaan agar DPR mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Luqman juga meminta DPR memberikan kejelasan mengenai perkembangan regulasi tersebut.
"Saya juga ikut tergerak bagaimana masyarakat Pati ini kembali pulih. Saya kira selama ini selama 1 tahun sakit, Pak. Sakit sekali," ujar Luqman.
Selain persoalan legislasi, Luqman menyoroti kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Pati. Ia meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap berbagai aktivitas yang dianggap mengganggu ketenteraman masyarakat.
"Jadi kami menuntut adanya sebuah ketegasan dari aparat penegak hukum, khususnya APH yang ada di Kabupaten Pati," tuturnya.
Menurut Luqman, situasi tersebut turut diperburuk oleh pemberitaan di media sosial yang dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi masyarakat Pati. Ia menyinggung sejumlah peristiwa, termasuk penggunaan pengeras suara hingga larut malam dan aksi di sekitar kantor DPRD Pati.
"Beberapa kali kami sampaikan tolong APH tegas, tolong APH tegas. Tapi apa yang terjadi dan itu selalu terjadi, selalu terjadi. Ada semacam pembiaran. Apakah ini ada skenario apa? Kenapa alat negara ini kalah dengan sekelompok kecil orang yang ada di Pati?" ucapnya.
Minta regulasi konten digital diperkuat
Luqman juga menyampaikan aspirasi ketiga mengenai pengaturan media sosial dan konten digital. Menurut dia, diperlukan regulasi yang mampu mengantisipasi penyebaran informasi yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Baca Juga: Jadi Tersangka Penipuan, Ruben Onsu Tunjuk JHONLBF Law Firm Tangani Perkaranya
"Terus selanjutnya ada poin yang ketiga, perlu adanya sebuah regulasi. Mungkin ini di Komisi I ya kaitan dengan apa namanya media sosial, konten-konten kreator. Jadi gorengannya itu sampai media resmi kalah, Pak. Hoax-hoax-nya luar biasa," ujar Luqman.
Sementara, tokoh nelayan Kabupaten Pati, Agung, turut menyampaikan dampak keresahan sosial terhadap perekonomian daerah. Ia mengatakan kondisi tersebut berpotensi membuat calon investor mengurungkan niat untuk menanamkan modal di Pati.
"Dengan adanya keresahan yang hanya segelintir orang, kita nelayan Kabupaten Pati sangat terasa dampaknya. Dari investor-investor yang akan masuk, semuanya ketakutan akan Kabupaten Pati," ungkap Agung.
Agung meminta anggota DPR tidak hanya menerima aspirasi di Jakarta, tetapi juga melihat secara langsung kondisi masyarakat di Pati.
"Mohon dari Bapak semuanya perwakilan kita, minta turun ke lapangan, turun ke Pati, lihat ini Pati! Keadaan Pati yang sebetulnya cinta damai, ramah, ingin kita kondusif semuanya," tambahnya.
Ia juga meminta pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap sektor perikanan Pati. Menurutnya, sektor tersebut memiliki kontribusi penting terhadap ketahanan pangan dan pemenuhan kebutuhan protein masyarakat.
"Karena Kabupaten Pati merupakan lumbung perikanan Indonesia, salah satu basis penyumbang program pemerintah dalam gizi. Ini kami dari nelayan semuanya melalui protein yang tinggi di perikanan," tuturnya.
Dorong investasi dan hilirisasi pertanian
Ketua Ormas Skuad Nusantara DPC Pati Doni Eko Spyorharjo kemudian menyampaikan sejumlah usulan terkait penguatan ekonomi daerah. Ia menilai Pati memiliki potensi ekonomi yang besar, tetapi masih membutuhkan dukungan investasi serta pembenahan tata ruang.
Doni mendorong pemerintah membuka peluang lebih luas bagi investor lokal maupun asing. Ia juga meminta adanya perhatian terhadap kemungkinan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) di Pati.
"Saya juga kepengin perekonomian di Pati biar Pati tidak terkenal masyarakatnya tuh suka merantau. Saya ingin mohon Bapak-bapak semua mencatat agar perekonomian di Pati ini didukung adanya investor-investor lokal maupun penanam modal asing bisa masuk ke Pati dan serta tata ruang kelolanya juga harus diperhatikan mulai dari provinsi mungkin turun ke kabupaten," tegas Doni.
Baca Juga: Kejar Target 4 Ribu Personel Tahun Ini, Kemhan Buka Latsarmil Komcad ASN Gelombang 2
Selain investasi, Doni meminta pemerintah memperkuat sektor pertanian melalui hilirisasi hasil produksi daerah. Salah satu komoditas yang disebut adalah ketela yang dapat dikembangkan menjadi produk tepung tapioka.
"Jadi kalau bisa dihilirisasi. Dan kemudian di sana tuh ada beberapa wilayah yang memang ketentuannya tidak hanya di laut, di pegunungan pun ada," bebernya.
Doni kembali menyoroti persoalan informasi di media sosial. Ia meminta pemerintah memperkuat regulasi terkait konten digital dengan tetap melibatkan lembaga yang berwenang di bidang pers.
"Jadi peran Kominfo di Kabupaten Pati ini kalau memang hari ini siap untuk tekanan global teknologi canggih yang tidak bisa pembendung lagi, ini saatnya negara kita harus ambil sikap," ujarnya.
DPR janji kawal aspirasi masyarakat Pati
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Cucun mengatakan DPR telah mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan perwakilan masyarakat Pati. Menurutnya, isu yang dibawa mencakup berbagai bidang, mulai dari legislasi hingga pertanian, perikanan, serta keamanan dan ketertiban.
"Terkait aspirasi hampir sama semuanya, yaitu tentang percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Kemudian juga ada, sesuai dengan leading sektornya, ada aspirasi tentang pertanian, ada nelayan, kemudian juga kekhawatiran dan keresahan kondisi Pati saat ini, ya. Telah ini sebuah aspirasi disampaikan, meminta ketegasan," ucap Cucun.
Ia juga menekankan pentingnya penanganan persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat di Pati. Cucun berharap pemerintah pusat memastikan aparat yang ditugaskan mampu memulihkan situasi sehingga masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas dengan aman dan nyaman.
"Siapa yang diberikan tugas dan fungsi menegakkan kamtibmas di Pati ini yang betul-betul dari pemerintah pusat menunjuk orang yang bisa memulihkan Pati seperti sediakala. Merasa nyaman, merasa aman," pungkasnya.