JawaPos.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatera menjadi prioritas, khususnya 6 provinsi rawan. Operasi darat menjadi ujung tombak dalam penanggulangan bencana tersebut. 

Sesuai data dari pemerintah, 6 provinsi prioritas penanggulangan karhutla terdiri atas Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), Riau, Sumatera Selatan (Sumsel), dan Jambi. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi puncak risiko karhutla di Indonesia terjadi pada Agustus sampai September mendatang. Untuk itu, penanganan terus dilakukan,

”Pemantauan dan pengawasan ketat di daerah menjadi krusial untuk mencegah eskalasi titik api dan dampak lingkungan yang lebih luas,” tulis Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dalam keterangan resmi pada Sabtu (22/8). 

Baca Juga: 1 Orang Utan Dievakuasi dari Ancaman Karhutla, 3 Ekor Lagi Masih Dicari

Berdasar pantauan hotspot dan transboundary haze pada 1-20 Agustus 2026 memperlihatkan peralihan musim menyebabkan angin dominan berembus dari tenggara ke barat, sehingga bisa mendorong penyebaran karhutla.

”Sejak 6 Agustus terlihat adanya sebaran asap yang sudah melewati batas negara Indonesia-Malaysia,” lanjut keterangan tersebut.

Merujuk informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan fenomena El-Nino terjadi hingga awal 2027. Kondisi itu mengakibatkan cuaca di Indonesia lebih kering dengan durasi waktu lebih panjang.

Dalam keterangan resminya, BNPB menyatakan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) belum bisa dilakukan hingga akhir Agustus karena pertumbuhan awan hujan sangat minim.

”Sehingga operasi penanganan karhutla hanya mengandalkan operasi satgas darat dan udara,” ungkap BNPB. 

Pemerintah pun menekankan bahwa operasi satgas darat adalah ujung tombak untuk menekan  jumlah lahan yang terbakar. Forkopimda daerah diminta meningkatkan kekuatan, baik logistik peralatan maupun sumber daya personel.

Khusus satgas udara yang sifatnya mendukung operasi satgas darat,  sudah tergelar 38 unit armada untuk mendukung operasi udara. Terdiri atas 13 helikopter dan pesawat patroli serta 25 water bombing. 

“Beberapa unit dapat digunakan secara hybrid untuk patroli dan OMC, maupun patroli dan water bombing menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Pemerintah juga menegaskan akan mencabut secara permanen peraturan daerah yang masih membenarkan pembukaan lahan dengan metode membakar,” lanjut BNPB.