JawaPos.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 akan dioptimalkan, seiring dengan anggaran Rp240 triliun yang dialokasikan dalam RAPBN.

Menurutnya, efisiensi anggaran akan diiringi dengan penataan pelaksanaan program dan pemanfaatan data lintas kementerian.

"Ya, kita optimalkan. Jadi yang sekarang jalan kita pastikan itu kemudian tertib, ya sesuai tertib," kata Sudaryono kepada wartawan, Rabu (19/8).

Menurut pria yang akrab disapa Mas Dar itu, BGN saat ini telah menghubungkan data penerima manfaat dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Data tersebut mencakup Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Dapodik, Kementerian Agama, BKKBN, hingga Kementerian Kesehatan.

"Kan kita semua data sudah connect semua antara Dikdasmen, Dapodik, kemudian Kementerian Agama, kemudian juga di BKKBN, Kementerian Kesehatan, kita sudah connect semua," ujarnya.

Selain memastikan program yang sudah berjalan tetap tertib, Sudaryono mengatakan BGN akan memberikan perhatian lebih kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Terdapat sekitar 1.700 dapur yang telah dibangun dan teridentifikasi untuk mendukung pelaksanaan MBG di wilayah tersebut.

BGN nantinya akan membuka dapur baru secara bertahap sesuai tahapan yang telah ditentukan. Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian antara lain Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta sebagian wilayah Pulau Nias, Sumatera Utara.

"Bahkan kami sebetulnya sudah keinginan kemarin dari minggu lalu tuh pengen segera dibuka, ada yang kami identifikasi 284 yang siap di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, ada sebagian kecil di Pulau Nias di Sumatera Utara yang kita mau buka," tutur Sudaryono.

Namun, pembukaan dapur MBG tersebut masih menunggu aturan internal BGN. Regulasi itu diperlukan agar pelaksanaan program di wilayah 3T memiliki dasar operasional yang jelas sejak dimulai.

Baca Juga: Demo Mahasiswa di Thamrin:  Program MBG hingga Kopdes Merah Putih Tuai Kritik

"Tapi ini saya harus keluarkan peraturan Badan Gizi Nasional, saya harus keluarkan aturan-aturan sehingga pada saat kita kick off itu secara regulasi sudah bisa beres gitu," pungkasnya.

Sebelumnya, Dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027, di Kantor DJP, Jumat (14/8), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut anggaran Program MBG berada di kisaran Rp240 triliun dalam RAPBN 2027. Angka tersebut sekitar 29 persen dari total belanja pendidikan yang dirancang oleh pemerintah sebesar Rp820,9 triliun.