JawaPos.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan skema bantuan perbaikan rumah warga yang rusak akibat gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bantuan yang diberikan bervariasi tergantung tingkat kerusakan rumah, dari bentuk uang tunai hingga hunian tetap pengganti rumah.

Saat ini, tak sedikit rumah warga di berbagai wilayah di NTT yang rusak akibat terkena gempa magnitudo 7,7 yang terjadi pada Sabtu (15/8) sore WITA.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, bantuan tersebut akan diberikan setelah proses pendataan serta verifikasi tuntas dan bisa dipertanggungjawabkan.

Baca Juga: 253 Ton Bantuan Logistik Sudah Dikirim ke NTT, Proses Distribusi Lewat Jalur Udara, Laut, dan Darat

Untuk rumah dengan kategori rusak ringan, BNPB akan memberikan bantuan perbaikan sebesar Rp15 juta.

"Sedangkan rumah rusak sedang mendapatkan dukungan sebesar Rp30 juta," kata Suharyanto dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu sebagaimana dilansir dari Antara.

Sementara itu bagi warga yang rumahnya rusak berat, pemerintah menyiapkan solusi berupa pembangunan hunian tetap (huntap).

Namun sebelum proses pembangunan huntap dapat direalisasikan, BNPB juga menyiapkan pilihan solusi bagi warga yang rumahnya rusak berat.

Yakni menempati hunian sementara (huntara) attau Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp 600 ribu.

Baca Juga: Bencana Alam NTT: AHY Tegaskan Evakuasi dan Buka Akses Jalan jadi Prioritas Utama!

Masyarakat yang rumahnya masuk kategori rusak berat, kata dia, nantinya dapat memilih salah satu dari dua alternatif tersebut.

Skema ini disiapkan untuk memastikan warga tetap memiliki tempat tinggal yang layak selama menunggu proses pembangunan hunian tetap.

"Bagi warga yang rumahnya rusak berat, misal rumahnya hancur akan dibangunkan hunian sementara untuk tempat tinggal sambil menunggu hunian permanen atau diberikan dana tunggu hunian," ucap Suharyanto.

Ia menegaskan seluruh dukungan tersebut baru dapat direalisasikan setelah proses pendataan dan verifikasi tingkat kerusakan rumah dilakukan secara menyeluruh.

Pendataan menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran, sekaligus menghindari data ganda maupun ketidaksesuaian kategori kerusakan.

Baca Juga: Kapolri Turun Langsung Tangani Gempa NTT, Dinilai Perkuat Kepercayaan Publik

Suharyanto mendorong seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperkuat sinergi, khususnya dalam proses pendataan dan verifikasi rumah warga terdampak.

Untuk mempercepat proses pendataan, Kepala BNPB juga meminta agar setiap kabupaten/kota terdampak segera membentuk satuan tugas (satgas) percepatan penanganan darurat.

"Pendataan harus menjadi perhatian bersama. Kita ingin memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan sesuai dengan kondisi kerusakan rumahnya," imbuh Suharyanto.