JawaPos.com – Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat sinergi melalui pemutakhiran dan integrasi data kependudukan untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin tepat sasaran.

Kerja sama ini juga ditujukan untuk meningkatkan akurasi data sekaligus mencegah pencatatan penerima manfaat secara ganda.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, data Dukcapil dapat membantu BGN mendata penerima manfaat secara individual, termasuk anak-anak dan ibu hamil. Pendataan tidak lagi sekadar mencatat jumlah penerima, tetapi juga memastikan identitas penerima secara lebih akurat.

“Jadi tidak hanya data kuantitatif, angka jumlah penerima manfaat, tapi siapa penerima manfaatnya, bisa terdata,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Khusus Kemendagri, BGN, dan pemerintah daerah di Jakarta, Kamis (13/8).

Baca Juga: Disinggung Keterlibatan Ridwan Kamil, Eks Dirut BJB Serahkan Sepenuhnya ke KPK

Tito menegaskan, prinsip yang ingin diwujudkan melalui integrasi data tersebut adalah “satu orang, satu penerima manfaat”. Integrasi data tersebut juga dapat mencegah terjadinya pencatatan penerima secara ganda

Kepala BGN Sudaryono, mengatakan pemutakhiran data bersama Kemendagri menjadi bagian dari upaya BGN memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi layanan di lapangan.

Dalam proses tersebut, BGN menemukan adanya data ganda maupun data yang secara administratif tercatat, tetapi penerima belum mendapatkan layanan.

“Dukcapil, betul, tadi ditandatangani MOU dengan Kementerian Dalam Negeri, pemutakhiran data termasuk juga kita lihat kemarin kita sudah rapat koordinasi terbatas di Menko Pangan dan kita menemukan ada praktik lama, ada data-data yang double,” katanya.

Menurut Mas Dar, pemutakhiran data juga membantu BGN mengidentifikasi ketidaksesuaian antara data administratif dan kondisi faktual. “Jadi ada nama-nama yang penting kelihatannya banyak, tapi ternyata memang belum dilayani. Itu termasuk dari data pemutakhiran tadi,” ujarnya.

Ke depan, integrasi data juga berpotensi dikembangkan dengan data sektor kesehatan untuk memantau perkembangan penerima manfaat secara berkelanjutan. Tito menyebut pemantauan dapat mencakup perkembangan kesehatan anak, seperti tinggi dan berat badan.

“BGN siap berkolaborasi, siap berkoordinasi dengan semua pihak, terkhusus adalah kepala daerah,” tegas Mas Dar.