JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan indikasi persoalan data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat melakukan penyisiran ulang. Salah satu temuan awal adalah adanya sekolah yang dilayani oleh dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berbeda.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan temuan tersebut muncul setelah data penerima MBG mulai dicocokkan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Menurut dia, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan penajaman ulang sasaran penerima manfaat.
"Kami temukan ada satu sekolah ternyata dilayanin oleh dua SPPG. Satu kelas 1 - kelas 3 dilayanin SPPG A, kelas 4 - kelas 6 dilayanin SPPG B," ujar Agustina saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa (21/7).
Meski begitu, Agustina enggan menyebut sekolah mana saja yang ditemukan kasus ganda tersebut. Hanya saja, lanjut dia, kondisi itu memunculkan kejanggalan yang kini sedang ditelusuri lebih lanjut oleh BGN bersama tim baru yang dibentuk untuk memperbaiki tata kelola program.
Baca Juga: Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN, Asisten Presiden Sebut Prestasinya
"Begitu disandingin sama Dapodik, kok kita merasa ada yang aneh, ya? Itu masih kami cari tuh, masih kami telusuri," ujarnya.
Agustina menilai temuan semacam itu berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran karena jumlah penerima manfaat yang dilayani tidak sesuai dengan data riil yang tersedia.
"Makanya ada yang kemarin mungkin terbuang uang, karena sebenarnya harusnya enggak segitu. Karena Dapodiknya sebenarnya memang enggak segitu jumlahnya,” ungkapnya.
Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN Zainuri menambahkan, selama ini sistem data antara BGN dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) belum terintegrasi secara optimal. Karena itu, pihaknya akan membangun sistem yang memungkinkan pemantauan penerima MBG secara real time.
"Sehingga secara real-time berapa misalkan jumlah anak yang mendapatkan MBG ini bisa tampak," ujarnya.
BGN juga berjanji bakal lebih transparan terkait data penerima manfaat agar publik dapat ikut mengawasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
"Kita ingin membuka ruang yang lebih transparan, terbuka, sehingga masyarakat bisa tahu persis," pungkasnya.