JawaPos.com - Tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kunjungan ke kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jumat (26/6).

Kunjungan dilakukan dalam rangka memperkuat pengendalian risiko dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Sebagai Auditor Internal Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah mitra strategis Badan Gizi Nasional (BGN), oleh karena itu, hari ini, Jumat tanggal 26 Juni 2026, Kepala BGN dan para Wakil Kepala BGN melakukan kunjungan ke BPKP. Pimpinan BGN memaparkan apa saja rencana perbaikan tata Kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan juga perbaikan internal Badan Gizi Nasional sebagai instansi pelaksana program," kata Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari melalui akun instagramnya, @agustinaarumsari.official, Jumat.

Dalam pertemuan itu, Kepala BPKP M Yusuf Ateh memberikan banyak masukan terkait langkah perbaikan yang dilakukan BGN, di antaranya mendiskusikan risiko, mitigasi risiko, dan pengendalian internal yang diperlukan atas perbaikan yang sedang dan akan dilakukan BGN.

"Sebagai orang yang lebih dari 40 tahun berkecimpung di pemerintahan dan pernah memimpin reformasi birokrasi berbagai instansi pemerintah, Bapak Yusuf Ateh menyampaikan pesan kepada Pimpinan BGN "Setiap perubahan pasti akan membawa guncangan, jika perubahan tidak membawa guncangan, justru kita harus bertanya apakah kebijakan baru yang diambil itu benar. Yang penting perubahan itu bertujuan memberikan manfaat yang lebih besar dan tidak ada konflik kepentingan"," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, Tiga pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan konsolidasi internal. Dalam rapat perdana itu, fokus utama yang akan dilakukan adalah efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran,” kata Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam konferensi pers di Kantor BGN, Kamis (4/6) sore

Menurut dia, meskipun anggaran program MBG saat ini tersisa Rp268 triliun setelah mengalami pemangkasan, BGN masih berupaya mencari ruang penghematan tanpa mengurangi sasaran penerima manfaat.

Nanik menjelaskan, terdapat empat langkah yang akan ditempuh dalam rangka efisiensi anggaran. Pertama, melakukan refocusing penerima manfaat. Kedua, memberlakukan moratorium pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.

Baca Juga: Pengadaannya Jadi Bancakan Dadan CS, Kejagung Akan Bolehkan 17.600 Motor MBG Didistribusikan

Selanjutnya, membenahi dapur SPPG yang sudah berdiri dan beroperasi agar memenuhi standar kualitas makanan dan sumber daya manusia. Terakhir, merealisasikan program MBG untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dengan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN.

"Itulah yang sore hari ini kami konsolidasikan. Jadi kami fokus kepada efisiensi anggaran," ungkapnya. (*)