JawaPos.com – Maraknya aksi demonstrasi tandingan terkait isu Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai pola komunikasi politik usang sejak era Orde Baru untuk memberikan kontra narasi di kalangan masyarakat.
Di tengah derasnya arus informasi digital dan media sosial, strategi tersebut dinilai semakin kehilangan efektivitas dalam membentuk opini publik.
Pakar Komunikasi Politik Jamiluddin Ritonga menilai, praktik demonstrasi tandingan pada dasarnya bertujuan melemahkan aksi kelompok yang menyampaikan aspirasi utama kepada pemerintah. Namun, di era media sosial saat ini, upaya tersebut dinilai tidak lagi seampuh pada masa lalu.
"Kalau kita belajar sejak Orde Baru, demo-demo tandingan itu memang umum kita lihat. Biasanya tujuannya untuk melemahkan demo yang menyampaikan aspirasi sesungguhnya," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (23/6).
Demo Tandingan Bertujuan Membentuk Opini Publik
Menurut Jamiluddin, kehadiran aksi tandingan selama ini dimaksudkan untuk menciptakan kesan bahwa kelompok yang melakukan demonstrasi utama hanyalah sebagian kecil masyarakat.
Dengan demikian, publik diarahkan untuk melihat adanya kelompok lain yang dianggap lebih besar dan memiliki pandangan berbeda.
"Tujuan sesungguhnya adalah membentuk pendapat umum bahwa demo yang dilakukan masyarakat itu hanya segelintir orang. Seolah ada kelompok masyarakat lain yang lebih besar yang menginginkan sebaliknya," katanya.
Namun, perubahan gaya komunikasi di era modern membuat pola demonstrasi tandingan tidak lagi efektif. Komunikasi publik kini berlangsung dari berbagai arah melalui media sosial yang memungkinkan terbentuknya kelompok-kelompok dengan jaringan informasi yang kuat.
"Di era digital ini komunikasi menjadi zig-zag, datang dari segala arah. Karena itu upaya seperti demo tandingan tidak seefektif pada masa Orde Baru," tegasnya.
Jamiluddin menjelaskan bahwa isu yang berkembang di media sosial dapat dengan cepat membesar dan menjadi viral sehingga sulit dilawan hanya dengan mengandalkan demonstrasi tandingan.
"Dengan kuatnya media sosial, kelompok-kelompok itu cepat membesar dan viral. Dan itu susah ditandingi," katanya.
Pola Pikir Media Mainstream Dinilai Sudah Ketinggalan Zaman
Menurut Jamaluddin, sebagian pihak masih menggunakan cara berpikir lama dengan mengandalkan peliputan media arus utama untuk membentuk opini publik. Padahal, dominasi media konvensional sudah jauh berkurang dibanding sebelum hadirnya media sosial.
"Mereka masih berpikir media mainstream sangat perkasa seperti sebelum ada media sosial. Padahal dengan komunikasi yang sekarang, pola pikir itu sebetulnya sudah ketinggalan zaman," jelasnya.
Ia menilai efektivitas komunikasi dari aksi tandingan saat ini sangat rendah karena publik memiliki banyak sumber informasi yang saling terhubung.
Pemerintah Diminta Gunakan Komunikasi Politik yang Akomodatif
Oleh karena itu, dalam menghadapo protes masyarakat, Jamiluddin menilai pemerintah seharusnya mengedepankan komunikasi politik yang lebih terbuka terhadap kritik masyarakat dibandingkan menggunakan strategi tandingan.
"Saya melihat komunikasi politik yang dikembangkan seharusnya komunikasi politik yang akomodatif, bukan komunikasi politik yang berpikir untuk bertahan," tegasnya.
Komunikasi politik mode bertahan itu, kata Jamiluddin, terlihat saat Kepala Badan Komunikasi RI Muhammad Qodari merespons keras desakan untuk menghentikan program MBG. Alih-alih menerima dahulu masukan masyarakat, ia dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah takkan menghentikannya.
Baca Juga: Asosiasi Nilai Aturan Penghentian MBG saat Libur Sekolah Berpotensi Ancam Rantai Pasok Pangan
"Harusnya dia lebih akomodatif menampung dulu yang dipikirkan masyarakat bukan lantas mengatakan pemerintah tetap mempertahankan program MBG. Ini kan pola bertahan yang itu justru memancing amarah dari masyarakat," tandasnya. (*)