JawaPos.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menerima audiensi dengan sejumlah perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi di depan kompleks parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, sejak Jumat petang, dikutip dari ANTARA.

Sejumlah pimpinan DPR yang menerima audiensi itu antara lain Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa. Para perwakilan mahasiswa itu diterima di Ruangan Abdul Muis yang berada di Gedung Nusantara atau gedung kura-kura.

Berdasarkan daftar kehadiran ada sekitar 50 lebih perwakilan mahasiswa aksi demonstrasi yang diterima untuk audiensi bersama DPR RI.

Baca Juga: Audiensi Diam-diam Pimpinan DPR dan Mahasiswa Diwujudkan di Senayan

Mereka berasal dari Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, Universitas Mercubuana, hingga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Para mahasiswa itu diterima untuk masuk ke gedung DPR sekitar pukul 17.45 WIB

Selain pimpinan DPR, sejumlah Anggota DPR RI yang turut mendampingi antara lain Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath, hingga Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI Nazaruddin Dek Gam.

Baca Juga: DPR Ingatkan Mahasiswa yang Diajak Gibran Keliling Indonesia Timur untuk Tetap Kritis tapi Santun

Dalam aksi demonstrasi itu, Universitas Trisakti menyampaikan tiga tuntutan yang disebut Tritura Trisakti. Tiga tuntutan itu yakni:

1. Pulihkan Ekonomi dan Politik: Mendesak penurunan harga bahan pokok & BBM, serta menghentikan segala bentuk pemborosan APBN.

2. Berantas Inkompetensi Pejabat: Menuntut evaluasi total terhadap program yang bermasalah dan memperbaiki komunikasi publik pemerintah.

3. Kembalikan Supremasi Sipil: Menolak tegas UU Polri, menghentikan represivitas aparat di ranah sipil, dan menolak PSN yang merampas hak rakyat.

Baca Juga: Alasan BEM Trisakti Pilih Geruduk DPR: Fungsi Pengawasan Tak Berjalan Optimal!

Peran Polri

Sementara itu, Pegiat HAM Sonny Warsito dalam kesempatan berbeda menyinggung pengalamannya dalam penanganan aksi demonstrasi pasca peristiwa September tahun lalu.

Hal itu diungkapkan Sonny dalam diskusi bertema Polri Pasca UU Baru yang diselenggarakan secara daring oleh Jakarta Journalist Center (JJC).

Menurut Sonny, polisi kerap berada dalam posisi sulit karena selalu menjadi pihak yang disalahkan saat terjadi kerusuhan.

Karenanya, ia mengusulkan pendekatan yang lebih dialogis dan humanis terhadap peserta aksi, termasuk mengedepankan komunikasi serta pengawalan hingga titik tujuan demonstrasi.

“Demonstran seharusnya diajak dialog, bukan dilawan. Polri bisa mengawal agar situasi tetap terkendali,” ujarnya.

Dari proses demonstrasi yang berjalan beberapa hari belakangan, Sonny menuturkan, publik harus tetap mengoreksi, mengkritisi, dan memberikan solusi secara proporsional, termasuk melalui media sosial sebagai bentuk cinta terhadap lembaga penegakan hukum.

"Polri harus tetap menjadi institusi yang profesional, tidak menjadi alat kekuasaan, serta tetap menghormati hak-hak sipil dan kebebasan berpendapat," tutupnya.