JawaPos.com — Banyuwangi menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang dipilih pemerintah pusat untuk menjalankan piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos).

Program yang digagas Kementerian PAN-RB bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah itu dinilai berjalan sukses dan kini disiapkan untuk direplikasi ke 42 kabupaten/kota lain guna meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan.

Pencapaian tersebut memperkuat posisi Banyuwangi sebagai salah satu daerah yang kerap menjadi rujukan inovasi pelayanan publik nasional.

Keberhasilan program digitalisasi bansos juga menunjukkan kesiapan daerah dalam mendukung transformasi layanan pemerintah berbasis teknologi.

Baca Juga: Banyak Program Inovatif, Bupati Ipuk Raih Dua Penghargaan Pendidikan dari Mendikdasmen

Mengapa Banyuwangi Dipilih Menjadi Pilot Project Nasional?

Banyuwangi dipilih sebagai satu-satunya daerah pelaksana piloting digitalisasi bantuan sosial karena dinilai mampu menjalankan program sesuai target yang ditetapkan pemerintah pusat.

Penilaian itu mengemuka dalam rapat koordinasi progres piloting bansos yang digelar di Jakarta pada Selasa (14/4/2026).

Dalam forum tersebut, pelaksanaan program di Banyuwangi disebut berjalan baik.

Pemerintah pusat bahkan telah menyiapkan model yang diterapkan di Banyuwangi sebagai acuan untuk diperluas ke 42 kabupaten dan kota lainnya di Indonesia.

Kepercayaan tersebut bukan tanpa alasan.

Selama beberapa tahun terakhir, Banyuwangi dikenal aktif menghadirkan berbagai inovasi pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Bagaimana Mekanisme Digitalisasi Bansos Dijalankan?

Program digitalisasi bantuan sosial dirancang agar proses penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran.

Sistem ini memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat untuk memastikan data penerima bantuan benar-benar sesuai kondisi di lapangan.

Warga yang merasa berhak menerima bantuan tetapi belum masuk dalam daftar penerima dapat mengajukan sanggah.

Sebaliknya, masyarakat juga bisa memberikan masukan apabila terdapat penerima bantuan yang dinilai tidak lagi memenuhi kriteria.

Dari sekitar 350 ribu pendaftar yang tercatat di Banyuwangi, tahapan sanggah menghasilkan 9.639 kartu keluarga yang mengajukan keberatan.

Data tersebut menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam proses verifikasi penerima bantuan.

Dari jumlah itu, sebanyak 7.166 kartu keluarga berhasil diproses melalui mekanisme yang telah disiapkan.

Angka tersebut menjadi indikator sistem digital mampu mempercepat penyelesaian pengaduan dan memperbaiki validitas data penerima bantuan sosial.

Melalui skema ini, pemerintah berharap distribusi bansos tidak lagi bergantung pada data statis yang berpotensi menimbulkan kesalahan sasaran.

Pembaruan data dilakukan secara lebih terbuka dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pengawasan.

Dukungan Banyuwangi untuk Program Prioritas Presiden

Sebelumnya, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan optimisme atas penunjukan Banyuwangi sebagai daerah piloting nasional.

Menurutnya, pemerintah daerah siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat demi memastikan program berjalan sesuai tujuan.

“Prinsipnya, kami siap untuk berkolaborasi demi mewujudkan kemaslahatan rakyat,” tegas Ipuk.

Ipuk menilai digitalisasi bantuan sosial menjadi langkah penting untuk memperkuat efektivitas berbagai program kesejahteraan yang selama ini dijalankan pemerintah.

Dengan dukungan teknologi, proses pendataan hingga distribusi bantuan dapat dilakukan lebih akurat.

Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung realisasi salah satu program unggulan Presiden Prabowo.

Pemerintah daerah berkomitmen mengawal implementasi kebijakan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Ipuk, ketepatan sasaran menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan bantuan sosial.

Bantuan yang diterima oleh masyarakat yang tepat diyakini mampu mendorong peningkatan kesejahteraan secara lebih berkelanjutan.

“Dari konsep yang dipaparkan tadi, kami punya harapan besar, berbagai bantuan yang digulirkan pemerintah akan memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat. Dengan tepat sasaran, warga yang dapat bantuan dapat berdaya dan menjadi sejahtera,” jelasnya.

Akan Menjadi Model Nasional Penyaluran Bansos

Keberhasilan Banyuwangi dalam menjalankan piloting digitalisasi bansos membuka peluang lahirnya standar baru dalam penyaluran bantuan sosial di Indonesia.

Sistem yang telah diuji di daerah tersebut kini disiapkan sebagai model nasional untuk diterapkan secara lebih luas.

Jika replikasi berjalan sesuai rencana, puluhan daerah lain akan mengadopsi pendekatan serupa guna memperbaiki kualitas data penerima bantuan.

Langkah ini diharapkan mampu mengurangi kesalahan sasaran yang selama ini menjadi tantangan dalam berbagai program sosial pemerintah.

Selain meningkatkan transparansi, digitalisasi juga memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Setiap proses dapat dipantau dan dievaluasi secara lebih mudah sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan.

Dengan ditunjuk sebagai satu-satunya daerah piloting nasional, Banyuwangi kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai laboratorium inovasi pelayanan publik.

Keberhasilan tersebut sekaligus menjadi bukti transformasi digital mampu menghadirkan layanan yang lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
—
Moch. Rizky Pratama Putra

Meta Deskripsi:
Banyuwangi menjadi satu-satunya daerah piloting nasional digitalisasi bansos yang dinilai sukses dan siap direplikasi ke 42 kabupaten/kota.

Keyword: digitalisasi bansos, Banyuwangi, bantuan sosial, Ipuk Fiestiandani, piloting nasional