JawaPos.com - Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Gedung DPR/MPR RI, tepatnya di Gerbang Pancasila, pada Senin (15/6). Membawa tajuk "Indonesia Gawat Darurat", gabungan mahasiswa ini menyoroti carut-marutnya kondisi ekonomi hingga menolak keras kembalinya militer ke ranah sipil.
Massa yang memadati lokasi merupakan gabungan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA), dan Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Universitas Pamulang (Unpam) dan lainnya.
Aksi demonstrasi mahasiswa di DPR ini membawa sejumlah tuntutan, mulai dari kritik tajam terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga desakan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Soroti Ekonomi Carut-Marut dan RUU Perampasan Aset
Presiden Mahasiswa (Presma) BEM UMJ M. Iqbal Ramadhani menuturkan, kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Hal inilah yang memicu ratusan mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan rakyat.
"Kalau di UMJ sendiri, yang paling kita tekankan hari ini berbicara adalah ekonomi Indonesia yang hari ini carut marut," ujar Iqbal kepada JawaPos.com di lokasi, Senin (15/6).
Selain isu ekonomi, mereka juga mendesak agar Presiden Prabowo Subianto membatalkan UU TNI-Polri yang membolehkan mereka menduduki jabatan sipil.
Iqbal juga menyoroti lemahnya penegakan legislatif serta mendesak agar payung hukum program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkuat menjadi setingkat undang-undang, bukan sekadar Peraturan Presiden (Perpres).
"Lalu di samping itu juga kita melihat bahwasannya penegakan legislatif sangat rendah. Kita nggak mau adanya militeristik diranah sipil baik dari PORI maupun dari TNI. Selanjutnya, kita juga masih mengawal isu terkait RUU perampasan aset, dan yang terakhir kita ingin adanya payung hukum yang jelas terkait MBG ini seperti apa," tambahnya.
Tolak RUU Polri-TNI: Khawatir Rezim Otoriter
Sentimen senada juga disuarakan oleh BEM UHAMKA yang membawa sekitar 300 massa. Presma BEM UHAMKA, Ikmal Nauhan, menjelaskan mereka membawa tiga tuntutan utama rakyat yang disebut sebagai 'Trisura'.
Pertama, mereka meminta pemerintah menghentikan pemborosan APBN yang dilakukan melalui program BMG dan koperasi desa (Kopdes).
Kedua, mahasiswa menuntut Presiden Prabowo menghapuskan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dengan mengesahkan mengesahkan RUU perampasan aset.
"Yang ketiga, kita mendesak presiden untuk mencabut RUU Polri yang kemarin baru disahkan. Dan juga mencabut RUU TNI yang hari ini militer masuk ke ranah sipil," papar Ikmal.
Ikmal mengkhawatirkan, jika militer kembali masuk ke ranah sipil, hal ini akan menjadi sinyal buruk bagi iklim demokrasi di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.
"Kalau misalkan militer hari ini masuk keranah sipil, itu udah start awal bahwasannya rezim Prabowo-Gibran hari ini akan menjadi rezim yang sangat otoriter. Lebih otoriter dari presiden-presiden sebelumnya atau raja-raja sebelumnya yang lebih otoriter," ucapnya.
Kritik Keras Makan Bergizi Gratis: 'Cuma Kenyang Doang'
Sementara itu, BEM UMT yang mengomandoi sekitar 150 mahasiswa, secara spesifik mendesak agar program Makan Bergizi Gratis segera diberhentikan karena dinilai minim pengawasan dan salah sasaran.
Presma BEM UMT, Fajar Anugrah Aberdien, menyampaikan pesan menohok bagi para wakil rakyat di DPR. Menurutnya, pemerintah seharusnya memprioritaskan perbaikan fasilitas pendidikan di daerah pelosok ketimbang membagikan makanan murah yang gizinya dipertanyakan.
"Saya ingin menekankan untuk program MBG segera diberhentikan," kata Fajar.
Baca Juga: Demo Mahasiswa di DPR Memanas: Mulai Lakukan Aksi Pembakaran
Fajar mempertanyakan urgensi dan kualitas dari program makanan tersebut yang dinilai tidak menyentuh akar masalah kecerdasan bangsa.
"Karena kalau kita bicara tentang MBG, kita akan bicara tentang gizi. Kita akan bicara tentang kesehatan. Di mana ada gizi yang harganya Rp 10.000? Sedangkan kita di Indonesia masih banyak sekolah-sekolah yang belum layak," katanya.
"Contoh, daerah-daerah pelosok sana, masih banyak sekolah-sekolah yang harus kita perbaiki karena kalau kita cuma dikasih makan, tidak dikasih pendidikan, kita cuma kenyang doang. Kita tidak bisa berpikir akademik dan kita tidak bisa lebih pintar. Dan kenapa negara cuma memberikan kita makan? Kenapa negara tidak memfasilitasi kita secara akademik yang layak?," sambungnya.
Beri Ultimatum 2x24 Jam ke DPR
Mahasiswa memberikan tenggat waktu 2x24 jam bagi pemerintah dan legislatif untuk merespons tuntutan mereka. Jika diabaikan, mereka berjanji akan menggalang massa yang jauh lebih besar.