JawaPos.com - Pemerintah Indonesia akan merombak total sistem pembagian bantuan sosial (bansos) di tanah air. Ke depan, masyarakat tidak akan lagi menerima bansos dalam bentuk barang atau sembako. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan sistem direct cash transfer atau bansos tunai langsung ke rekening penerima.

Langkah ini dibocorkan langsung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Menariknya, sistem pembagian bansos tunai ini nantinya akan dikawal ketat oleh teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) agar tepat sasaran. Berdasarkan data yang dihimpun, setiap penerima manfaat diproyeksikan akan mengantongi dana hingga jutaan rupiah.

Bansos Tunai Rp5,4 Juta per Orang Diatur AI

Kebijakan baru ini sengaja dirancang untuk memangkas birokrasi dan meminimalkan risiko penyaluran yang tidak tepat sasaran. Penggunaan teknologi AI dipastikan menjadi senjata utama pemerintah dalam menyaring data masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.

"Saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada yang menerima karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya, ada Rp 5,4 juta per orang. Ini nanti akan dikelompokkan dengan AI," ungkap Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (9/6).

Transformasi digital ini menjadi bagian dari komitmen besar pemerintah dalam menghadirkan tata kelola yang bersih dan efisien. Dengan pengelompokan berbasis AI, celah manipulasi data penerima bansos diharapkan bisa ditekan habis.

Dorong KUR UMKM Lewat Sistem GovTech

Ternyata, bukan hanya sektor bansos saja yang akan disentuh oleh teknologi pintar ini. Pemerintah juga berencana menyuntikkan teknologi AI ke dalam sistem penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para pelaku UMKM.

Luhut menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari implementasi Government Technology (GovTech) yang sedang digalakkan. Melalui sistem ini, rekam jejak finansial dan latar belakang pelaku usaha mikro bisa dipantau dengan sangat akurat.

"Kita akan bisa mendorong untuk membuat UMKM dengan tentu memberikan KUR yang baik, karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena tadi, Government Technology," terangnya.

Integrasi teknologi ini diharapkan mampu memberikan angin segar bagi para pelaku UMKM yang selama ini kesulitan mengakses modal usaha karena kendala administrasi.

Era Baru Single ID di Bawah Presiden Prabowo

Perubahan masif ini merupakan bentuk nyata dari visi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mewujudkan ekosistem pemerintahan berbasis digital. Guna menyokong ekosistem tersebut, pemerintah tengah mengebut proyek integrasi data nasional.

Luhut menambahkan bahwa pada akhir tahun ini, Indonesia ditargetkan sudah memiliki identitas data tunggal atau Digital Single ID. Sistem data terpadu inilah yang akan menjadi otak di balik akurasi penyaluran segala bentuk bantuan pemerintah.

Baca Juga: AI Pegang Kendali Sistem Data Tunggal, Luhut Janji Bansos Tepat Sasaran

"Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai dan itu akan menghemat angka cukup besar," imbuhnya.

Dengan adanya Digital Single ID, anggaran negara diperkirakan bisa dihemat dalam jumlah yang sangat signifikan karena tidak ada lagi dana bansos yang mengalir ke pihak yang salah.