JawaPos.com – Istana Kepresidenan melalui Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, memberikan tanggapan atas kritik yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal terkait frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Menurut Qodari, pemerintah menghargai setiap masukan yang diberikan, termasuk yang disampaikan melalui media sosial.
"Kita terimakasih atas masukan dan saran ya, apalagi memang kalau relevan," kata Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (31/5).
Qodari menegaskan, setiap perjalanan luar negeri Presiden selalu melalui pertimbangan yang matang. Salah satu aspek utama yang menjadi dasar pengambilan keputusan adalah manfaat yang dapat diperoleh Indonesia dari kunjungan tersebut.
"Pasti azas manfaat menjadi suatu yang utama bagi presiden dalam mengambil langkah-langkah, termasuk soal ke luar negeri. Manfaat itu dalam pengertian untuk bangsa dan negara," tegasnya.
Ia juga menjelaskan mengenai kunjungan Presiden Prabowo ke Paris, Prancis, yang berlangsung selama empat hari pada 26–29 Mei 2026. Menurutnya, sejak awal agenda resmi yang disusun pemerintah hanya mencakup kunjungan ke Prancis dan tidak pernah mencantumkan negara lain.
“Sejak awal, tidak ada statement pemerintah RI bahwa Presiden akan ke Italia. Yang kedua, jadwal resmi memang hanya ke Prancis. Yang ketiga, bila di perjalanan ada rencana akan ke tujuan yang lain, itu sebatas rencana sampai ada penyampaian resmi dari pemerintah,” ujar Qodari.
Qodari menyebut kunjungan kenegaraan tersebut telah diumumkan jauh hari sebelumnya oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono. Dengan demikian, pertemuan antara Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron bukan agenda yang disusun secara mendadak.
“Kunjungan kenegaraan Presiden ke Prancis sudah diumumkan oleh Menteri Luar Negeri kita, Pak Sugiono, bahkan semenjak tanggal 22 April 2026,” tuturnya.
Menurut Qodari, lawatan tersebut juga merupakan kunjungan balasan atas kedatangan Macron ke Indonesia pada 2025. Selain itu, kedua negara tengah membahas sejumlah agenda kerja sama strategis yang menjadi kepentingan bersama.
“Yang pertama adalah di bidang pertahanan. Karena kita semua tahu bahwa pemerintah Indonesia telah memperoleh sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista dari Prancis. Karena itu, diperlukan transfer teknologi untuk penguasaan alutsista tersebut,” ucap Qodari.
Selain sektor pertahanan, kerja sama pendidikan juga menjadi salah satu fokus pembahasan. Bidang Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) disebut menjadi perhatian dalam upaya memperkuat kolaborasi kedua negara.
Selain agenda resmi kenegaraan, Qodari menilai hubungan personal yang terjalin antara Prabowo dan Macron turut memberikan nilai tambah bagi hubungan bilateral Indonesia dan Prancis. Kedekatan tersebut dinilai sebagai modal sosial yang dapat mendukung kerja sama jangka panjang.
“Kita tahu bahwa modal sosial itu tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan modal-modal yang lain, baik itu modal ekonomi maupun modal politik dalam hal membangun hubungan baik dan kerja sama antarnegara. Bapak Presiden Prabowo adalah figur yang unik. Mungkin satu-satunya di dunia yang bisa memiliki hubungan yang sangat baik dengan kekuatan-kekuatan besar, adidaya,” bebernya.
Qodari menambahkan, hubungan baik Prabowo tidak hanya terjalin dengan Macron, tetapi juga dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, serta Presiden Tiongkok Xi Jinping.
“Semua ini tentu kita rasakan manfaatnya dalam konteks situasi dan kondisi pada hari ini maupun pada konteks masa depan,” pungkasnya.