JawaPos.com – Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) pada Agustus 2026, dinamika internal organisasi mulai menghangat. Sejumlah kelompok disebut mulai bergerak untuk mendorong perubahan struktur di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Tokoh NU, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, berharap pengaruh kekuasaan negara tidak terlalu jauh masuk dalam proses internal PBNU. Ia menyoroti munculnya narasi mengenai adanya restu penguasa dalam penentuan calon pemimpin PBNU.

"Kita mulai mendengar percakapan tentang siapa yang direstui penguasa, siapa yang dekat dengan presiden, siapa yang mendapat dukungan jaringan negara, bahkan siapa yang dianggap “aman” bagi kekuasaan. Seolah-olah Muktamar NU hanya bisa selesai jika ada lampu hijau dari negara," kata Gus Lilur kepada wartawan, Rabu (30/5).

Menurut Gus Lilur, pandangan tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga melukai sejarah NU. Ia menegaskan bahwa NU bukan organisasi yang lahir dari kekuasaan negara.

Baca Juga: Tim Hukum Global Sumud Flotilla Siapkan Langkah Hukum Pasca Penculikan 9 WNI oleh Tentara Israel

"Justru negara ini berdiri karena jasa para ulama NU. Karena itu, terasa tidak pantas apabila pemimpin NU harus terlebih dahulu mendapat restu dari penguasa negara yang negaranya sendiri ikut didirikan oleh para kiai NU," tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa para ulama NU sejak awal telah menjaga republik melalui kekuatan moral dan pengaruh keagamaan. Hubungan antara Presiden pertama RI Soekarno dengan pendiri NU KH Hasyim Asy'ari disebut sebagai salah satu contoh nyata kedekatan pemimpin negara dengan ulama.

"Bung Karno berkali-kali datang meminta pandangan kepada Hadratus Syeikh. Dalam banyak catatan sejarah, para pemimpin republik memahami bahwa dukungan ulama NU bukan sekadar dukungan politik, tetapi legitimasi moral bagi berdirinya Indonesia," tuturnya.

"Yang datang kepada kiai adalah presiden. Bukan kiai yang datang meminta restu kepada presiden," sambungnya.

Lebih lanjut, ia menilai NU sejak awal memang memilih dekat dengan rakyat dan negara, tetapi tidak pernah menjadi alat kekuasaan. Menurutnya, sikap tersebut tercermin dalam Resolusi Jihad 22 Oktober 1945.

Gus Lilur menjelaskan, ketika Belanda berupaya kembali menjajah Indonesia, para ulama NU mengambil keputusan besar untuk mempertahankan kemerdekaan. Ia menegaskan bahwa Resolusi Jihad bukan sekadar simbol seremonial, melainkan pemicu gelombang perjuangan rakyat.

"Pesantren-pesantren berubah menjadi pusat konsolidasi perjuangan. Santri-santri turun ke medan perang. Laskar Hizbullah dan Sabilillah bergerak bersama rakyat mempertahankan republik," bebernya.

Baca Juga: Kesaksian Pilu Nenek Elina di Sidang PN Surabaya: Kaki Saya Ditarik, Rumah Hancur

Karena itu, ia mengaku prihatin apabila terdapat indikasi campur tangan kekuasaan dalam dinamika Muktamar NU. Ia berharap tidak ada pengondisian dukungan, pembentukan poros politik, penggunaan jaringan birokrasi, maupun upaya memengaruhi arah kepemimpinan PBNU.

"Ini soal martabat sejarah. NU bukan ormas biasa yang bisa diperlakukan sebagai alat politik kekuasaan. NU adalah pilar yang membuat republik ini berdiri dan tetap bertahan sampai hari ini. Karena itu lancang rasanya jika negara terlalu jauh mencampuri rumah besar NU," pungkasnya.