JawaPos.com - Amnesty International Indonesia menegaskan penangkapan sembilan warga negara Indonesia (WNI) oleh militer Israel dalam misi kemanusiaan menuju Gaza, Palestina, merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan bentuk pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional.
Amnesty mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah nyata demi melindungi para WNI, sekaligus menghentikan berbagai pelanggaran yang terjadi di Gaza dan wilayah pendudukan Palestina.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, menyampaikan solidaritas kepada keluarga korban yang hingga kini masih menunggu kepastian kondisi anggota keluarga mereka. Menurutnya, ketidakjelasan informasi di tengah situasi konflik menjadi beban psikologis yang sangat berat bagi keluarga para relawan.
“Solidaritas kami bersama para keluarga korban penangkapan dan pencegatan paksa yang hingga saat ini masih menanti kabar tentang kondisi orang-orang yang mereka cintai. Belum adanya kabar dari orang tercinta tentu adalah beban yang sangat berat, terlebih di tengah situasi yang penuh risiko seperti ini," kata Usman Hamid kepada wartawan, Rabu (20/5).
Baca Juga: Tim Hukum Nadiem Bantah Mainkan Influencer untuk Tarik Simpatik Publik dalam Chromebook
Usman menilai, negara harus hadir secara penuh untuk memastikan keselamatan warga negaranya. Ia menekankan pentingnya transparansi informasi dan langkah perlindungan konkret dari pemerintah Indonesia dalam menghadapi situasi tersebut.
Ia menyebut, tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional terhadap kapal misi kemanusiaan sebagai bentuk tindakan represif yang tidak dapat dibenarkan.
“Pencegatan represif dan penangkapan oleh militer Israel di perairan internasional terhadap sembilan WNI dan ratusan relawan internasional dalam misi kemanusiaan ke Gaza ini jelas melanggar hak asasi manusia (HAM)," tegasnya.
Usman juga menilai, misi sipil internasional seperti Global Sumud Flotilla menjadi bukti bahwa komunitas internasional masih gagal mengambil tindakan tegas terhadap situasi kemanusiaan di Gaza. Ia menilai para relawan harus menghadapi ancaman besar akibat minimnya perlindungan internasional.
“Fakta bahwa misi-misi sipil seperti Global Sumud Flotilla ini harus terus berlayar menembus bahaya di bawah bayang-bayang ancaman pencegatan militer Israel, menjadi bukti nyata atas kegagalan sistemik komunitas internasional untuk bertindak tegas," tuturnya.
Amnesty juga menyoroti sikap pemerintah Indonesia yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret untuk menghentikan kekerasan di Gaza. Menurut Usman, kecaman politik dan pernyataan simbolis tidak cukup untuk menjawab situasi yang terus memburuk.
“Kelambanan pemerintah Indonesia dalam mengambil tindakan konkret atas genosida di Gaza, yang sejauh ini sering kali hanya berkutat pada retorika dan gestur simbolis, terang-terangan mengabaikan tanggung jawab hukum dan moral Indonesia terhadap warga Gaza," bebernya.
Ia pun menegaskan, sikap pasif terhadap tragedi kemanusiaan di Gaza sama saja dengan membiarkan pelanggaran HAM terus berlangsung. Karena itu, Amnesty mendesak pemerintah Indonesia agar tidak hanya fokus pada pembebasan sembilan WNI, tetapi juga mengambil langkah strategis untuk menghentikan kekerasan terhadap warga Palestina.
Baca Juga: Keluarga Jelaskan Sakit yang Dialami Ibunda Fedi Nuril hingga Dinyatakan Meninggal Dunia
“Pemerintah Indonesia jangan hanya sekadar mengecam penangkapan dan menyerukan pembebasan atas sembilan WNI oleh Israel. Indonesia juga harus segera mengambil langkah nyata guna menghentikan genosida yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Gaza," urainya.
Lebih lanjut, Usman meminta pemerintah Indonesia menyelaraskan komitmen HAM dengan kebijakan nyata di tingkat internasional. Ia pun mendesak adanya tekanan politik berkelanjutan terhadap Israel, termasuk pencabutan blokade Gaza serta penghentian berbagai bentuk kerja sama yang dinilai dapat melegitimasi tindakan Israel terhadap Palestina.
“Keberpihakan terhadap para korban genosida dan kejahatan perang di Gaza serta Wilayah Pendudukan Palestina lainnya menuntut lebih dari sekadar simpati, tapi juga menuntut aksi nyata tanpa kompromi," pungkasnya.