JawaPos.com - Sebanyak tiga prajurit TNI gugur dalam menjalankan misi perdamaian di Lebanon. Insiden tersebut menambah daftar panjang korban dalam konflik yang melibatkan pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Selain tiga korban jiwa, lima prajurit lainnya dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan yang diduga dilakukan oleh militer Israel.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian tersebut. Ia menegaskan bahwa insiden ini bukan sekadar kecelakaan dalam konflik, melainkan bentuk pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan mandat perdamaian dunia.
“Tiga prajurit kita meninggal dan lima orang mengalami luka luka. Aksi penyerangan tentara Israel terhadap pasukan perdamaian PBB menunjukkan mereka merasa berdiri diatas hukum," kata Said Abdullah kepada wartawan, Minggu (5/4).
Menurutnya, serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian bukanlah kejadian tunggal. Ia mengungkapkan bahwa sejak Oktober 2024, telah terjadi puluhan serangan terhadap fasilitas dan personel PBB di Lebanon yang menunjukkan pola tindakan berulang.
“Jika kita hitung sejak Oktober 2024, tentara Israel telah melakukan serangan 25 kali terhadap properti dan pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon," tegasnya.
Ia menilai, tindakan berulang tersebut mencerminkan adanya impunitas yang seolah dibiarkan oleh komunitas internasional. Hal ini juga sejalan dengan berbagai tuduhan pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di wilayah konflik lain seperti Gaza, Palestina.
“Tragedi berulang yang dilakukan oleh Israel ini seolah mendapatkan impunitas. Seperti halnya mereka melakukan kejahatan kemanusiaan di Gaza, Palestina. Dunia dan PBB seolah tak kuasa menahan kejahatan kemanusiaan yang di lakukan oleh Israel," tuturnya.
Said menegaskan bahwa gugurnya tiga prajurit TNI harus menjadi momentum bagi PBB untuk menunjukkan ketegasan. Ia mendesak agar lembaga internasional tersebut tidak hanya mengeluarkan pernyataan, tetapi juga mengambil langkah konkret melalui mekanisme hukum internasional.
“Terbunuhnya 3 orang prajurit TNI dan 5 lainnya luka luka harus menjadi momentum bagi PBB untuk bertindak lebih tegas dan nyata terhadap Israel sebagai pembuktian organisasi ini masih berfungsi," cetusnya.
Lebih lanjut, ia menyerukan agar Israel dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan berbagai kejahatan internasional, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Menurutnya, pelanggaran ini telah memenuhi unsur-unsur serius sebagaimana diatur dalam Statuta Roma.
Selain itu, ia juga menuntut pertanggungjawaban langsung dari Israel atas insiden yang menewaskan prajurit Indonesia. Bentuk pertanggungjawaban tersebut meliputi pengakuan atas tindakan, permintaan maaf resmi di forum PBB, serta kesiapan menghadapi proses hukum internasional.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu juga mendorong negara-negara di dunia untuk mengambil langkah tegas dengan mengisolasi Israel secara diplomatik. Ia mencontohkan beberapa negara Eropa yang telah mengambil sikap, seperti Spanyol yang menarik duta besarnya, serta Prancis dan Denmark yang menolak penjualan senjata ke Israel.
Di sisi lain, ia menyinggung keputusan Majelis Umum PBB pada 12 September 2025 terkait solusi dua negara. Ia mendesak agar keputusan tersebut segera diimplementasikan guna mengurangi eskalasi konflik dan memberikan pengakuan penuh terhadap Palestina sebagai negara berdaulat.
"Situasi ini tidak hanya menjadi ujian bagi PBB, tetapi juga bagi seluruh komunitas internasional. Tanpa tindakan nyata, kepercayaan terhadap sistem hukum global akan semakin melemah, sementara konflik kemanusiaan terus berulang tanpa penyelesaian yang adil," pungkasnya.