JawaPos.com – Gelombang kegelisahan terhadap arah masa depan bangsa terus menguat melalui berbagai diskusi lintas generasi.
Bila sebelumnya digelar bersama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), forum diskusi terbaru kembali menegaskan kebutuhan mendesak akan kembalinya “kepemimpinan intrinsik” sebagai fondasi perbaikan nasional.
Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menilai krisis multidimensi yang terjadi saat ini berakar pada memudarnya standar moral para pemimpin.
Ia menyebut, kepemimpinan kini lebih banyak bertumpu pada otoritas formal dibandingkan integritas.
Baca Juga: Puspom TNI Cari Dalang Penyiraman Air Keras Terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus
“Dalam masa depan yang penuh tantangan, kita membutuhkan pilar kepemimpinan intrinsik. Pemimpin harus memiliki rekam jejak dan integritas yang kokoh, bukan sekadar menggunakan otoritas secara tidak bijaksana,” kata Sudirman, Rabu (18/3).
Ia juga menyoroti menurunnya kualitas sumber kepemimpinan, yang kini cenderung digantikan oleh praktik kekuasaan yang tidak partisipatif.
Krisis kepemimpinan tersebut, lanjutnya, berdampak langsung pada penentuan prioritas negara, terutama di sektor pertahanan.
Jenderal TNI (Purn) Endriartono Sutarto memberikan kritik terhadap kebijakan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dinilai belum berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Negara tidak hanya berkewajiban menjaga kedaulatan, tetapi juga menyejahterakan rakyat. Lebih baik kita memaksimalkan alat yang ada agar mumpuni, daripada membeli banyak namun cepat usang,” tegas mantan Panglima TNI itu.
Ia juga mempertanyakan penambahan struktur dan pangkat di tengah stagnasi anggaran yang justru berpotensi mengurangi kesejahteraan prajurit di tingkat bawah.
Di sisi lain, kerusakan suprastruktur politik dinilai menjadi penghambat utama lahirnya pemimpin berkualitas.
Pakar hukum tata negara Feri Amsari menilai partai politik saat ini cenderung bertransformasi menjadi entitas yang bersifat komersial.
“Indonesia tidak bisa dikelola dengan format partai seperti ini. Syarat-syaratnya dibuat sedemikian rupa sehingga hanya orang sangat kaya yang bisa masuk. Demokrasi tidak lagi menjadi prioritas, melainkan peningkatan kekayaan,” kritik Feri.
Pandangan tersebut diperkuat oleh pengusaha Anton Supit yang menilai persoalan fiskal tidak akan terselesaikan tanpa kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Meski menyampaikan kritik, ia menegaskan bahwa sikap tersebut dilandasi rasa kepedulian. “Kami tidak ingin menjatuhkan pemerintah. Ini negara kita bersama, dan kita ingin semua selamat serta berhasil,” ujarnya.
Sementara itu, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Erry Riyana Hardjapamekas, menekankan pentingnya kerendahan hati dalam menjalankan kekuasaan.
“Yang kita butuhkan adalah keterbukaan untuk mendengar dan melakukan koreksi. Kesediaan dikoreksi menunjukkan bahwa negeri ini adalah milik bersama, bukan milik segelintir orang.
Dengan begitu, tata kelola pemerintahan dapat berjalan baik dan kesenjangan bisa dipersempit,” jelasnya.
Diskusi tersebut ditutup dengan nada optimistis. Pakar hukum Arief T. Surowijoyo mengajak publik melihat kepedulian lintas generasi sebagai modal penting untuk perubahan.
“Di tengah pesimisme, saya justru optimistis. Kepedulian yang kita lihat hari ini menunjukkan adanya kesamaan tujuan untuk perubahan. Ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki bangsa secara menyeluruh agar tidak terus berjalan di tempat,” pungkasnya.