JawaPos.com – Bencana Banjir Sumatera 2025 yang melanda akhir tahun ini menjadi sorotan nasional. Bukan hanya karena dampaknya yang masif, tetapi juga mencuatnya dugaan keterlibatan aktivitas industri ekstraktif sebagai pemicu utama.
Narasi yang berkembang di masyarakat menuding kerusakan lingkungan disebabkan alihfungsi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan aktivitas perusahaan besar memperparah keadaan. Benarkah demikian?
Kepala Kampanye Global untuk Hutan Indonesia dari Greenpeace, Kiki Taufik, menegaskan bahwa menyalahkan hujan semata adalah kekeliruan. Menurutnya, dampak banjir tidak akan semasif ini jika daya dukung lingkungan masih terjaga.
Penyebab utamanya, menurut Kiki, adalah deforestasi masif di bagian hulu Daerah Aliran Sungai (DAS). Hutan yang seharusnya menjadi spons alami penyerap air kini telah gundul.
"Nah dari pandangan kami memang tentu ada hal lain yang membuat terjadinya dampak yang begitu masif seperti sekarang. Nah salah satu apa namanya, penyebab utama lainnya menurut kami memang adalah adanya deforestasi yang sangat masif," ungkap Kiki kepada JawaPos.com, Rabu (3/12).
Salah satu bukti visual yang paling mencolok dari banjir bandang Sumatera kali ini adalah banyaknya material kayu gelondongan yang hanyut terbawa arus.
Kiki menyoroti bahwa puing-puing tersebut bukanlah pohon yang tumbang secara alami karena badai, melainkan jejak aktivitas penebangan.
"Kayu-kayu ini nggak mungkin hanya pohon tumbang karena kita bisa menyaksikan bukti bahwa kayu-kayu itu terpotong dengan baik. Jadi ini pasti adalah adanya penebangan hutan," tegasnya.
Penebangan ini disinyalir berasal dari pembukaan lahan untuk perkebunan sawit, hutan tanaman industri (pulp and paper), hingga pertambangan dan proyek infrastruktur seperti PLTA.
Salah satu terparah berada kawasan Batang Toru, Tapanuli Selatan.
Wilayah Batang Toru sendiri telah dikepung oleh berbagai industri ekstraktif lainnya. Diantaranya:
1. PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) – Unit PKR di Tapanuli Selatan
2. PT Sago Nauli Plantation – Perkebunan sawit di Tapanuli Tengah
3. PTPN III Batang Toru Estate – Perkebunan sawit di Tapanuli Selatan
4. PT Agincourt Resources – Tambang emas Martabe
5. PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) – PLTA Batang Toru
6. PT Pahae Julu Micro-Hydro Power – PLTMH Pahae Julu.
7. PT SOL Geothermal Indonesia – Geothermal Taput
"Di Batang Toru ini di lokasi di Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Tengah ini memang banyak sekali industri ekstraktif," jelasnya.
Hutan Sumatera Tinggal Sisa 26 Persen
Situasi lingkungan di Sumatera memang sudah di tahap "lampu merah". Berdasarkan data Greenpeace, tutupan hutan alam di Pulau Sumatera kini berada di angka yang sangat mengkhawatirkan.
Kiki menyebutkan bahwa sisa hutan alam di Sumatera hanya tinggal sekitar 11,6 juta hektare.
"Artinya ini menunjukkan bahwa daerah aliran sungai di wilayah tersebut dalam kondisi kritis. Kalau kita lihat hutan alam yang tersisa di Pulau Sumatera aja sisanya hanya tinggal 11,6 juta hektare. Itu sama dengan hanya 24% hutan yang tersisa di Pulau Sumatera," ungkapnya.
Kondisi ini diperparah dengan hilangnya aturan perlindungan lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang menghapus kewajiban mempertahankan 30% luas hutan di setiap provinsi.
Melihat skala kerusakan dan ancaman krisis iklim yang nyata, Greenpeace mendesak pemerintah untuk mengambil langkah ekstrem. Tidak cukup hanya dengan penanggulangan korban, pemerintah diminta melakukan review menyeluruh terhadap izin konsesi di wilayah rentan.
Kiki menekankan bahwa izin perusahaan di hulu sungai dan lahan gambut harus segera dicabut jika terbukti merusak.
"Pemerintah juga harus stop dulu. Harus di stop tuh pemberian izin-izin ekstraktif karena dampaknya jauh lebih besar saat ini terutama di Sumatera ya," ujarnya.
Selain itu, Greenpeace mendukung penuh desakan masyarakat agar banjir Sumatera ini ditetapkan sebagai Bencana Nasional. Hal ini penting agar sumber daya pemulihan dapat dikerahkan secara maksimal oleh negara.
Pemerintah juga diingatkan untuk tidak lagi memaksakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merusak hutan, seperti program Food Estate yang terbukti gagal di Gunung Mas dan justru memicu bencana serupa.