JawaPos.com – Kasus Sahroni dan Adies Kadir menjadi pelajaran penting bagi pejabat publik dalam berkomunikasi dengan khalayak. Terlepas apa kasus dan sudah dicopot keduanya dari keanggotaan DPR, mereka disinyalir abai dengan saran tim komunikasi.
Praktisi Komunikasi dari Pandawa PR, Dihar Dakir, menyoroti pentingnya peran konsultan atau tim komunikasi bagi para pejabat publik dan anggota DPR. Menurut dia, kehadiran tim komunikasi profesional sangat krusial untuk mencegah terjadinya kesalahan bicara atau miskomunikasi yang dapat berdampak fatal bagi citra dan kepercayaan publik.
Menurut Dihar, kesibukan yang padat serta kompleksitas isu yang harus dihadapi membuat para pejabat dan anggota DPR seringkali tidak memiliki waktu untuk mendalami setiap isu secara komprehensif. "Mereka tidak bisa diharapkan untuk memahami semua isu yang akan ditanyakan oleh wartawan. Di sinilah tim komunikasi berperan untuk memberikan arahan dan pemahaman yang tepat," ujar Dakir, Jakarta, Senin (1/9).
Baca Juga: Polisi Selidiki Penjarahan di Rumah Politisi PAN Eko Patrio dan Politisi NasDem Ahmad Sahroni
Lebih lanjut Dihar menekankan, seorang pejabat atau anggota dewan harus mampu menahan diri untuk tidak berbicara di hadapan publik atau media jika tim komunikasinya menilai waktu belum tepat. Hal ini penting untuk menghindari pernyataan yang tidak terkontrol, terutama saat berada di bawah tekanan emosi.
"Jika seorang pejabat memberikan pernyataan saat sedang dalam tekanan emosi, apa yang keluar dari mulutnya tidak bisa dikontrol. Begitu juga jika mereka memaksakan diri untuk bicara padahal belum memahami isu dengan benar, itu bisa menimbulkan kesalahan fatal," tambahnya.
Pentingnya Riset dan Kesadaran Isu
Lebih jauh Dihar mengatakan, tim komunikasi profesional harus mampu melakukan riset mendalam sebelum pejabat atau kliennya memberikan pernyataan. Riset ini berfungsi untuk memetakan isu, menentukan waktu yang tepat untuk berbicara, serta menyusun narasi yang akurat dan bijak.
"Tim komunikasi harus bisa mengarahkan dan memberikan masukan yang baik. Jika perlu, mereka harus meminta kliennya untuk tidak berbicara dulu sampai riset selesai dan mereka memiliki pemahaman yang utuh," jelasnya.
Fenomena maraknya platform komunikasi seperti podcast juga menjadi perhatian Dihar. Ia mengingatkan para pejabat untuk tidak terjebak dan berbicara sembarangan. Salah bicara dalam podcast dapat memicu kegaduhan atau bahkan kemarahan masyarakat.
"Sebagai panutan dan figur publik, setiap kata yang diucapkan pejabat harus diperhatikan dengan saksama. Jangan sampai ada kata-kata kasar atau menyinggung perasaan masyarakat. Kesalahan kecil dalam penyampaian bisa berdampak besar," tutupnya.