JawaPos.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun turun gunung ikut melakukan aksi demonstrasi di depan KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Demonstrasi itu dilakukan menjelang pengumuman resmi hasil rekapitulasi KPU terkait Pemilu 2024.
Dalam kesempatan itu, kehadirannya adalah untuk menjadi bagian dari warga negara yang mengekspresikan keprihatinan terkait dengan jalannya Pemilu 2024. Refly menganggap bahwa kecurangan dalam Pilpres 2024 sangat jelas.
"Kedatangan saya untuk menjadi bagian dari warga negara yang mengekspresikan keprihatinannya terhadap proses pemilu yang curang, proses pemilu yang melanggar konstitusi," ujarnya kepada wartawan, Rabu (20/3).
Menurutnya, Pemilu 2024 berjalan tanpa kebebasan dan penuh dengan intimidasi hingga mobilisasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Yang paling terlihat adalah keterlibatan istana, Presiden Jokowi untuk memenangkan paslon tertentu. Itu yang paling membuat pemilu tidak adil," tegasnya.
Dengan keterlibatan Jokowi itu, Refly menyebut bahwa presiden maka dapat mengendalikan anggaran triliunan rupiah untuk memenangkan calon presiden tertentu.
"Dengan berbagai program perlindungan sosial. Ada pembagian sembako, dan sebagainya. Itu yang sangat tidak adil. Tidak ada calon yang memiliki kemampuan finansial yg begitu dahsyat besar, jadi tidak boleh yg namanya paslon dibantu oleh apbn utk dimenangkan," tandasnya.
Untuk diketahui, dalam demonstrasi menjelang pengumuman resmi hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024 oleh KPU hari ini, polisi mengerahkan sebanyak 2.355 personel
"Sektor KPU ada 2355 personel," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Rabu (20/3).
Saat ini, penutupan arus lalu lintas di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, sudah diberlakukan. Pengendara yang hendak melewati jalan ini diarahkan untuk memutar arah.