JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencapai prestasi luar biasa dengan realisasi belanja produk dalam negeri yang melampaui target yang ditetapkan.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengumumkan bahwa realisasi belanja produk dalam negeri mencapai Rp13,24 triliun, melebihi target sebanyak 54 persen.

Tak hanya itu, belanja di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga mencapai Rp3,84 triliun, melebihi target sebanyak 39 persen.

Dikutip tertulis oleh JawaPos.com dari dephub.go.id Rabu (6/12), dalam upayanya mendukung pertumbuhan industri dan UMKM di dalam negeri, Menhub Budi Karya Sumadi juga menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan belanja produk dalam negeri di sektor transportasi.

Menurutnya, sektor UMKM telah membuktikan kekuatannya sebagai pilar pertahanan kesejahteraan masyarakat, terutama selama masa pandemi Covid-19.

Peningkatan penggunaan produk dalam negeri di sektor transportasi diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Menhub juga menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Salah satu langkah yang diambil adalah penggunaan e-katalog, yang dapat menjamin kepastian spesifikasi teknis, efisiensi, terukur, dan meningkatkan akuntabilitas.

Baca Juga: Janji Bangun Jalur Kereta Api di Banjarmasin, Anies Ingin Libatkan eks Menhub Ignasius Jonan

Realisasi transaksi melalui pengadaan e-katalog mencapai 2,49 triliun rupiah dengan 3.173 jumlah transaksi, mencakup pengadaan perlengkapan jalan, layanan angkutan massal, dan produk bantalan beton.

Upaya lainnya mencakup optimalisasi pemanfaatan aset BMN, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran, sehingga APBN dapat dimanfaatkan untuk program yang lebih prioritas.

Kemenhub juga melakukan proses pengadaan yang lebih dini guna memastikan program-program yang direncanakan dapat selesai tepat waktu dan mencegah terhentinya layanan transportasi.

Hingga 1 November 2023, Kemenhub berhasil merealisasikan 84,5 persen dari paket pengadaan yang direncanakan, mencakup 1.515 paket pengadaan dengan nilai pagu sebesar 11,95 triliun rupiah. 

Pemerintah melalui Kemenhub memiliki target ambisius, yaitu mengalokasikan 95 persen pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk dalam negeri, sebagai bagian dari indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) instansi pemerintah.

Rapat Koordinasi Teknis ‘Peningkatan Peran Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Guna Mendukung Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Mewujudkan Tata Kelola BMN yang Akuntabel di Lingkungan Kemenhub’ di Jakarta pada Selasa (5/12).

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, serta Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Negara serta Lembaga, dan para kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Kemenhub.

***