JawaPos.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjawab pekerjaan rumah yang diberikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem di lima kabupaten di Jateng. Selain strategi graduasi mandiri ekonomi, pemberdayaan masyarakat dengan sinergi lintas sektoral akan dilakukan selama tiga bulan ke depan di lima daerah prioritas.

“Kita pakai strategi graduasi ekonomi mandiri, jadi kita melakukan pemberdayaan masyarakat melalui sinergitas program lintas sektoral secara berkelanjutan,” ujar Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jateng Harso Susilo saat bertemu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di kantornya, Rabu (29/9).

Pengentasan kemiskinan ekstrem dilakukan dengan cara mengubah mindset para keluarga penerima manfaat (KPM). Mereka yang selama ini menerima bansos dan lainnya, dilatih keterampilan tangan hingga wira usaha.

Sesuai perintah Ganjar, selama tiga bulan ke depan strategi tersebut akan dilaksanakan di lima lokasi uji coba. Teknisnya, tiap bulan setelah dibantu, kemudian dua bulan dilakukan evaluasi terhadap pendapatan KPM, apakah meningkat atau tidak.

“Ini akan kroyokan bersama SKPD (OPD,Red). Setelah bekerja di rumah mereka nganggur nggak? Kalau nganggur, itu dari Dishanpan (Dinas Ketahanan Pangan) ada desa mandiri pangan, bantuan ternak, dan juga bibit benih pekarangan. Kemudian, dinas perikanan ada lele dan hiu, paus dan ubur-ubur,” papar Harso.

Dinsos menargetkan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jateng bisa dilakukan dalam dua tahun. Fokusnya adalah masyarakat memiliki sumber pendapatan. Selain itu, juga mengubah mindset KPM untuk mandiri. Tidak hanya di zona nyaman sebagai penerima bansos.

“Dengan garis kemiskinan mereka di atas Rp 500 ribu, mereka sudah lepas dari garis kemiskinan. Dari hitungan kami dengan peningkatan pendapatan bisa terlihat di dua tahun. Dua tahun itu karena se Jawa Tengah ada 800 ribu sekian yang disasar,” ucap Harso.

Sebelumnya, Gunernur Jateng Ganjar Pranowo juga telah memerintahkan pemerintah daerah untuk menyiapkan data warga miskin dengan benar, sesuai fakta dan sesuai data dari pemerintah pusat. Tujuannya agar kelompok sasaran dapat dijangkau bantuan dan tidak meleset.

Ada lima kabupaten di Jateng yang masuk prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem. Yakni Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Kebumen.

"Saya sudah minta pemda untuk menghitung dari desil satu di lima kabupaten prioritas itu untuk dipetakan. Setiap nama, alamatnya di mana, kondisi hari ini seperti apa, dan bantuan yang sudah didapat seperti apa. Kalau kemudian kita mau aksi untuk tiga bulan ke depan, penyelamatan apa yang musti dilakukan kepada mereka agar terentaskan dengan cepat," kata Ganjar. (Eno)