JawaPos.com - Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diperkirakan kembali dibuka pada awal 2027 setelah pemerintah menyiapkan kebutuhan aparatur sipil negara, khususnya untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik nasional.

Dikutip dari akun Instagram @cpns.asn pada Rabu (19/8), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa pemerintah memproyeksikan kebutuhan sebanyak 526.689 formasi guru yang mencakup sekolah di bawah Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Formasi tersebut juga akan mencakup kebutuhan tenaga pendidik untuk Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, dan Sekolah Garuda. 

Baca Juga: Dapat Dukungan 3 Pesantren Besar Jatim, Gus Salam Diminta Perjuangkan Umat Bila Jadi Ketum PBNU

Dengan demikian, masyarakat yang menantikan seleksi CPNS perlu mempersiapkan diri karena proses pendaftaran untuk kebutuhan tersebut diperkirakan berlangsung pada awal 2027.

Hingga 19 Agustus 2026, pemerintah belum mengumumkan secara resmi pembukaan seleksi CPNS umum 2026 sehingga masyarakat diminta tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelumnya telah mengingatkan bahwa informasi mengenai pendaftaran CPNS 2026 yang disertai poster pembukaan seleksi merupakan informasi yang tidak benar.

BKN menegaskan bahwa pengadaan ASN harus melalui sejumlah tahapan, mulai dari penetapan kebutuhan nasional, persetujuan formasi, hingga pengumuman resmi melalui kanal pemerintah.

Oleh karena itu, calon pelamar disarankan menunggu informasi resmi pemerintah dan menggunakan waktu yang tersedia untuk mempersiapkan persyaratan seleksi CPNS 2027.

Selain membuka kesempatan bagi pelamar baru, pemerintah juga memberikan peluang kepada guru PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi CPNS yang diperkirakan berlangsung pada awal 2027.

Pemerintah juga berencana mengubah status guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu pada 2027 sebagai bagian dari penataan tenaga pendidik nasional. Berdasarkan data Kementerian PANRB, terdapat 955.245 guru berstatus PPPK, dengan 231.246 di antaranya merupakan PPPK paruh waktu.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperjelas status kepegawaian tenaga pendidik sekaligus membuka peluang bagi guru PPPK untuk memperoleh status PNS melalui mekanisme seleksi yang ditetapkan pemerintah.