JawaPos.com - Pasien stroke di Indonesia masih menghadapi persoalan keterlambatan sebelum mendapatkan penanganan medis. Riset terbaru mengungkap, proses rujukan antarrumah sakit hingga persoalan pembiayaan menjadi sejumlah faktor yang dapat membuat pasien kehilangan waktu berharga.
Temuan tersebut tercantum dalam laporan Strengthening Stroke System Readiness Across ASEAN yang diluncurkan Siemens Healthineers dalam ajang Hospital Management Asia 2026 di Bangkok, Thailand. Laporan ini menghimpun pandangan tujuh pakar kesehatan dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
Salah satu pakar asal Indonesia yang terlibat dalam laporan tersebut adalah Direktur Medik Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta, dr. Affan Priyambodo.
Para pakar menilai persoalan penanganan stroke di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek klinis. Waktu juga banyak terbuang dalam proses rujukan pasien dari satu rumah sakit ke fasilitas kesehatan lain sebelum tindakan medis dapat dilakukan.
Baca Juga: Rombongan Freeport Ditembaki di Mile Point 60, Satgas Operasi Damai Cartenz Turun Tangan
“Setiap sistem layanan kesehatan di Asia Tenggara berada pada tahap yang berbeda-beda dalam pengembangan layanan stroke. Namun, banyak tantangan yang dihadapi sebenarnya sama,” ujar Fabrice Leguet, Managing Director, ASEAN, dan Head of Enterprise Services, Asia Pasifik & Jepang, Siemens Healthineers.
Indonesia sebenarnya telah memperkuat kapasitas layanan stroke melalui Program Pengampuan Stroke yang mencakup 514 kabupaten/kota. Hingga April 2026, sebanyak 231 kabupaten/kota telah memiliki kemampuan melakukan thrombolysis, sementara 81 kabupaten/kota sudah mampu melakukan thrombectomy.
Namun, layanan tersebut belum tersebar merata. Mayoritas fasilitas dengan kemampuan trombektomi masih berada di wilayah barat Indonesia, terutama Jawa. Kondisi ini membuat pasien stroke berat di wilayah lain harus menjalani proses rujukan ke rumah sakit yang memiliki fasilitas dan tenaga untuk melakukan tindakan tersebut.
Keterlambatan juga dapat terjadi sebelum rujukan dimulai. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai gejala stroke, belum terpaduanya layanan medis darurat atau EMS dan sistem triase, serta perbedaan alur kerja antar-rumah sakit turut menjadi kendala.
“Di Indonesia, tantangannya adalah memastikan jenis stroke yang dialami pasien dapat diketahui secara tepat dan cepat. Hasil penanganan sangat bergantung pada seberapa baik seluruh sistem layanan stroke bekerja secara terpadu, mulai dari mengenali gejala dan mengaktifkan layanan medis darurat hingga diagnosis, penanganan, dan rehabilitasi yang cepat,” ujar Alfred Fahringer, Presiden Direktur Siemens Healthineers di Indonesia.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, laporan mendorong perubahan sistem rujukan agar tidak hanya berdasarkan jarak, tetapi juga kemampuan rumah sakit. Pasien yang membutuhkan trombektomi dapat langsung diarahkan ke pusat layanan yang memiliki kemampuan tersebut.
Model hub-and-spoke yang diterapkan di Yogyakarta dan Bali dinilai dapat menjadi salah satu contoh. Di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, prosedur stroke vaskular terbuka dan endovaskular ditangani oleh satu tim terpadu sehingga berbagai keahlian dapat bekerja secara terkoordinasi.
Baca Juga: Diperiksa Selama 10 Jam, Tim 9 Kejagung Berondong Febrie Adriansyah dengan 50 Pertanyaan
Teknologi AI juga berpotensi membantu mempercepat layanan, khususnya bagi pasien di wilayah dengan keterbatasan dokter spesialis. Melalui jaringan tele-stroke, AI dapat membantu interpretasi pencitraan medis dan mendukung pengambilan keputusan di rumah sakit perujuk.
Meski demikian, teknologi tetap membutuhkan dukungan tenaga kesehatan terlatih, jaringan rujukan yang kuat, dan protokol penanganan yang terstandardisasi.
“Penanganan stroke bergantung pada rangkaian keputusan dan tindakan medis yang harus dimulai bahkan sebelum pasien tiba di rumah sakit. Tidak ada satu institusi atau teknologi yang dapat memperkuat rangkaian tersebut sendirian,” ujar Fahringer.
“Model hub-and-spoke yang kami lihat di Yogyakarta dan Bali menunjukkan bagaimana pendekatan tersebut dapat diterapkan. Prinsip yang sama perlu diperluas menjadi jaringan rujukan nasional yang benar-benar terintegrasi agar kondisi geografis tidak lagi menentukan tingkat layanan yang diterima pasien,” imbuhnya.