JawaPos.com - Penanganan dengue di Indonesia masih menghadapi beberapa pekerjaan rumah (PR). PR tersebut termasuk integrasi data, layanan primer, dan pencegahan melibatkan berbagai pihak.

Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan tantangan utama adalah penguatan surveilans dan integrasi data. Data surveilans dan klaim pelayanan berbeda, sehingga beban dengue sebenarnya lebih besar.

“Integrasi data antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan sangat penting. Tujuannya untuk deteksi dini, respons cepat, dan kebijakan tepat sasaran,” ujar Benjamin dalam Pertemuan Nasional (PERNAS) Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES), Senin (24/8).

PR berikutnya, layanan kesehatan primer harus mampu mengenali dan menangani dengue dengan tepat. Gejala awal dengue mirip penyakit lain dan pasien bisa memburuk cepat.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Prof. Dr. Dominicus Husada menyatakan diagnosis dan tata laksana cepat perlu disertai pemantauan kondisi berkelanjutan. Hal ini penting untuk mencegah kondisi memburuk.

“Diagnosis dan tatalaksana yang cepat dan tepat sangat penting pada kasus dengue. Salah satu kunci yang juga sering dilupakan adalah pemantauan kondisi pasien secara berkesinambungan,” kata Prof. Dominicus.

Pencegahan juga menjadi faktor penting karena dengue tidak punya antivirus mujarab. Upaya seperti pemberantasan sarang nyamuk, 3M Plus, edukasi, dan vaksinasi saling melengkapi.

Ketua Umum PP ADINKES dr. M. Subuh, MPPM, menekankan kolaborasi penting dalam pengendalian dengue. Pemerintah, fasilitas layanan, akademisi, dan masyarakat harus terlibat.

“Pengendalian dengue merupakan contoh isu yang butuh kolaborasi karena berdampak luas. Perlu pendekatan menyeluruh dengan melibatkan banyak pihak,” ujar Subuh.

Beban dengue masih tinggi di Indonesia. Studi UGM perkirakan 2024 lebih dari dua juta rawat inap dengue dengan beban ekonomi hampir Rp9 triliun.

Melalui PERNAS ADINKES 2026, rekomendasi dikeluarkan untuk penguatan integrasi data, surveilans di fasilitas kesehatan primer, dan kolaborasi lintas sektor. Vaksinasi dengue pun disarankan secara bertahap di daerah endemisitas tinggi setelah HTA Kemenkes.

Penanganan dengue membutuhkan pendekatan menyeluruh. Tidak hanya ketika pasien sakit, tapi juga deteksi dini, layanan kesehatan, pengendalian vektor, pemberdayaan masyarakat, dan pencegahan.