JawaPos.com – Pelemahan nilai tukar rupiah dinilai tidak akan mengurangi minat masyarakat Indonesia untuk berobat ke luar negeri, khususnya bagi kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi. Pasalnya, kesehatan adalah hal primer yang tak bisa dibenturkan dengan uang.

Pakar ekonomi kesehatan, Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH, menilai layanan kesehatan memiliki sifat inelastis terhadap harga sehingga biaya bukan menjadi pertimbangan utama saat seseorang sedang sakit.

"Kalau orang yang udah sakit dan dia punya duit, perbedaan dolar itu enggak penting,” katanya saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (19/5).

Masyarakat Dinilai Punya Hak Pilih Berobat di Mana Saja

dr. Hasbullah menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan tempat berobat sesuai tingkat kepercayaan dan kemampuan ekonominya.

“Yang pertama kita mesti pahami bahwa setiap orang sesuai kemampuan ekonominya punya hak untuk memilih berobat di mana,” ucapnya.

Oleh karena itu, ia menilai bahwa masyarakat tidak bisa dipaksa untuk hanya berobat di dalam negeri demi alasan menjaga devisa negara.

“Itu tidak boleh kita batasin, paksa-paksa. Karena apa? Karena sakit itu dan sembuh itu punya nilai yang luar biasa berbeda antara satu orang dengan orang lain,” katanya.

Ia menilai jika masyarakat masih lebih percaya pada kualitas rumah sakit luar negeri dan memiliki biaya, maka hal tersebut tidak bisa dicegah.

“Kalau dia tidak percaya, dia masih percaya rumah sakit luar yang lebih baik, dan duitnya ada, ya biarin aja,” tuturnya.

Pelemahan Rupiah Disebut Tak Pengaruhi Keputusan Berobat

Selain itu, dr. Hasbullah menegaskan mahalnya kurs dolar tidak akan terlalu memengaruhi keputusan masyarakat untuk mencari layanan kesehatan terbaik. Meskipun harga layanan tentu akan menjadi lebih mahal.

Menurutnya, saat seseorang sedang sakit, faktor biaya menjadi nomor sekian dibanding peluang sembuh.

“Karena kalau orang yang udah sakit dan dia punya duit, perbedaan dolar itu enggak penting. Karena apa? Ada namanya pelayanan kesehatan itu inelastis terhadap harga,” tuturnya.

Pemerintah Diminta Fokus Perbaiki Kualitas Layanan

Oleh karena itu, dr. Hasbullah menilai solusi utama untuk mengurangi masyarakat berobat ke luar negeri bukan dengan pembatasan, melainkan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

“Nah, jadi kalau mau memang menjaga banyak keluar, ya perbaiki pelayanan di rumah sakit di Indonesia,” katanya.

Ia juga menyoroti tarif layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dinilai terlalu rendah sehingga menyulitkan rumah sakit berkembang. Sehingga, pembayaran terhadap tenaga kesehatan juga sangat terbatas.

“Jangan kayak sekarang bayaran JKN tarifnya di mepet-mepetin, ya terpaksa orang enggak bisa dong melayani dengan baik kalau dengan dibayarnya terlalu kecil,” ujarnya.

Menurutnya, rumah sakit akan sulit meningkatkan kualitas jika pendapatan pelayanan terus ditekan.

“Jadi bagaimana rumah sakit akan berkembang kalau kebanyakan rumah sakit dibayar kecil? Dia enggak bisa melayani dengan baik. Kalau dia enggak bisa melayani dengan baik, ya rakyat makin enggak percaya juga,” lanjutnya.

Pemerintah Diminta Dukung Swasta Berkembang

dr. Hasbullah mengatakan, pemerintah sebaiknya memberi dukungan kepada rumah sakit swasta agar bisa berkembang dan meningkatkan layanan.

“Pemerintah harus berani bayar dengan lebih baik ke rumah sakit yang ada di dalam negeri, sehingga pelan-pelan rumah sakit bisa mengembangkan diri,” katanya.

Menurutnya, pemerintah cukup memberikan insentif dan dukungan agar rumah sakit swasta dapat berkembang.

“Mendingan udah, biarkan swasta bangun, tapi bayarlah pemerintah yang lebih baik sehingga swasta bisa berkembang,” pungkas dr. Hasbullah.