JawaPos.com - Peredaran uang palsu sangat mengkhawatirkan. Polri perlu memberantas habis pabrik pembuatnya karena merugikan rakyat.

Seruan ini menyusul ditemukannya jaringan pemalsuan dan peredaran uang palsu (upal) yang beroperasi di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur hingga Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam perkara ini Polri menyita sekitar Rp 300 juta upal.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, polisi harus terus mengembangkan kasus ini. Sehingga praktik serupa tidak terus terulang.

“Saya apresiasi kepolisian yang berhasil membongkar jaringan ini dan saya minta polisi wajib berantas tuntas pabrik uang palsu. Hal ini karena belakangan kasus uang palsu semakin marak," kata Sahroni, Kamis (10/9).

Baca Juga: IHSG Berpotensi Melanjutkan Koreksi Hari Ini, Intip 4 Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

Selain yang baru ditemukan, Polri sebelumnya juga menggerebek pabrik upal di Tangerang Selatan. Barang bukti yang disita mencapai Rp 36 miliar.

"Ini tentu mengkhawatirkan, karena saya yakin uang palsu ini ada untuk tujuan mudharat. Bisa saja untuk pembelian barang haram, pendanaan huru-hara, senjata, atau aktivitas ilegal lainnya. Itu sangat berbahaya,” imbuhnya.

Kondisi ini bila dibiarkan akan menimbulkan kerugian besar. Kerugian bahkan bisa dirasakan oleh masyarakat bila uang tersebut berhasil diedarkan.

“Kalau praktik ini dibiarkan, dampaknya bisa ke mana-mana. Masyarakat bisa dirugikan, kepercayaan terhadap rupiah bisa terganggu, bahkan uang palsu ini bisa menjadi modal untuk menggerakkan kejahatan lain," jelasnya.

Kejahatan seperti ini dianggap perlu mendapat atensi dari aparat. Jaringan tersebut perlu diputus.

"Apalagi sebelumnya kita juga melihat pemalsuan meterai dan berbagai alat pembayaran. Ini harus dianggap serius dan disikat sampai ke jaringan, pembuat, pemodal, dan siapa pun yang mengedarkannya. Jangan kasih ruang sedikit pun,” pungkas politikus NasDem tersebut.