JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa pihaknya turut melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, kelanjutan penanganan perkara tersebut masih akan diputuskan lebih lanjut, karena Kejaksaan Agung (Kejagung) telah lebih dahulu menaikkan kasus serupa ke tahap penyidikan.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Taufik Ahmad Husein, mengatakan pihaknya memang telah melakukan proses penyelidikan sebelum perkara itu ditangani aparat penegak hukum lainnya.

"Betul, saya sudah sampaikan, itu sebetulnya kita memang sudah ada lidik (penyelidikan), tapi kemudian APH lain sudah menaikkan prosesnya ke tahap penyidikan, maka secara ketentuan perundang-undangan itu tidak bisa ada dualisme penyidikan," kata Taufik Ahmad Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (8/6).

Taufik menjelaskan, KPK akan terlebih dahulu menggelar perkara untuk menentukan langkah lanjutan dalam penanganan kasus tersebut. Dalam proses itu, KPK juga akan mempertimbangkan bentuk koordinasi dengan Kejagung.

Menurutnya, salah satu opsi yang akan dibahas yakni, kemungkinan penyerahan data maupun hasil penyelidikan kepada pihak Kejagung agar proses penanganan perkara dapat berjalan secara terintegrasi.

"Tentunya kita juga akan melihat sinerginya yang kita lebih akan apa kita akan kembangkan untuk proses penyidikannya, apakah data-data itu nanti diberikan ke pihak Kejaksaan, kita akan menunggu nanti hasil gelar perkara, bagaimana yang diputuskan oleh pimpinan," tegasnya.

KPK menegaskan bahwa koordinasi antar aparat penegak hukum diperlukan untuk menghindari tumpang tindih penanganan perkara. Sesuai ketentuan hukum, satu perkara yang telah naik ke tahap penyidikan tidak dapat ditangani secara bersamaan oleh dua institusi berbeda.

Kejagung tetapkan tiga mantan petinggi BGN tersangka

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketiganya resmi ditahan sejak Rabu (3/6), setelah penyidik menemukan indikasi penyimpangan yang diduga merugikan keuangan negara.

Tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua wakilnya, Sonny Sanjaya dan Lodewyk Pusung.

Penetapan status tersangka dilakukan usai tim penyidik mengumpulkan sejumlah alat bukti terkait dugaan pelanggaran dalam tata kelola program MBG. Penyidik menilai terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program tersebut.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang mengacu pada Pasal 603 dan 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurutnya, hasil penyidikan sementara menunjukkan adanya praktik yang menimbulkan kerugian negara dalam pelaksanaan program MBG. Dugaan tersebut muncul akibat penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan program.

Kejagung menyatakan proses penyidikan masih terus berjalan guna mendalami aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.