Pasalnya, Amsal Sitepu yang merupakan pekerja kreatif dijerat atas kasus dugaan markup pembuatan profil 20 desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

"Tentu yang pertama bahwa sebagai pimpinan wilayah di Sumatera Utara, kami juga memiliki tanggung jawab moral terhadap masalah ini. Oleh karenanya, kami harus menyatakan permohonan maaf kepada DPR RI karena barangkali ini telah menimbulkan kegaduhan, menimbulkan suasana yang tidak kondusif," kata Harli Siregar saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4).

Ia memastikan permohonan maaf itu disampaikan dengan tulus. Bahkan, pernyataan itu disampaikan dihadapan Amsal Sitepu, yang juga hadir dalam RDPU tersebut.

Baca Juga: Komisi III DPR Berang Dituduh Intervensi Kasus Videografer Amsal Sitepu

"Ini adalah pernyataan yang tulus dari kami pribadi selaku pimpinan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara," ucapnya.

Ia mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mengusut dugaan penyimpangan dari oknum Jaksa dalam menangani kasus Amsal Sitepu.

Saat ini, pihaknya tengah meminta klarifikasi terhadap Jaksa yang menangani perkara Amsal Sitepu.

"Terhadap persoalan ini kami juga sangat proaktif. Ketika ada dugaan-dugaan terhadap penyimpangan, kami secara proaktif melakukan juga klarifikasi-klarifikasi dan itu sekarang sedang berlangsung," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Amsal Sitepu telah divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Medan, pada Rabu (1/4).

Baca Juga: Komisi III DPR Bakal Panggil Kejari Karo, Duga Ada Perlawanan usai Amsal Sitepu Divonis Bebas

Amsal Sitepu tidak terbukti bersalah dalam kasus dugaan markup pembuatan video profil 20 desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Putusan bebas ini sekaligus menepis seluruh dakwaan JPU terhadap Amsal Sitepu. Dalam putusannya, Hakim juga memerintahkan agar hak-hak, kedudukan, harkat, serta martabat Terdakwa dapat dipulihkan.