← Beranda
Demo 1.000 Mahasiswa di Bundaran HI Jakarta Dijaga 9.242 Aparat
Ryandi ZahdomoSelasa, 18 Agustus 2026 | 19.34 WIB
ilustrasi BEM UI

JawaPos.com - Sebanyak 9.242 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi 1.000 mahasiswa dari BEM UI dan berbagai perguruan tinggi, di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8).

Ribuan aparat keamanan itu disebar ke sejumlah titik strategis ibu kota untuk mengantisipasi dinamika massa.

Pengamanan ketat terkonsentrasi di kawasan Bundaran HI, Patung Kuda, hingga beberapa ruas jalan utama Jakarta.

Dari total pasukan gabungan tersebut, Polres Metro Jakarta Pusat menerjunkan 6.962 personel untuk mengawal jalannya penyampaian pendapat.

Baca Juga: Demo BEM UI di Bundaran HI, Tuding Kedaulatan Rakyat Cuma Slogan Prabowo-Gibran

Aksi yang diusung aliansi Nasional Menggugat Kemerdekaan ini melibatkan BEM UI, Universitas Pancasila, PNJ, Paramadina, Trilogi, Unpad, UNJ, Gunadarma, FMN, serta puluhan elemen masyarakat lainnya.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung menegaskan, seluruh personel wajib mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif.

Ia memastikan tidak ada anggota yang dibekali senjata api selama melayani aksi demonstrasi.

"Saya titip kepada seluruh personel, adik-adik mahasiswa adalah keluarga kita. Mereka bukan lawan, melainkan warga masyarakat yang harus kita layani, kita jaga, dan kita amankan dengan sebaik-baiknya," ujar Reynold, Selasa (18/8).

Ia menekankan agar seluruh tindakan pengamanan berada dalam satu komando resmi dan tidak ada petugas yang mengambil inisiatif pribadi di luar prosedur.

Baca Juga: BEM UI Demo di Bundaran HI, Pemprov DKI Minta WFH dan Siswa Diizinkan Belajar dari Rumah

Reynold juga mengingatkan kawasan Bundaran HI merupakan zona aktivitas perekonomian warga, sehingga peserta aksi diimbau tetap tertib.

"Jangan sampai ada kelompok-kelompok lain yang mencoba masuk, memprovokasi, atau menunggangi aksi penyampaian pendapat yang dilindungi Undang-Undang ini," imbaunya.

Untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitar Bundaran HI dan Patung Kuda, personel Dit Lantas Polda Metro Jaya telah disiagakan.

Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional sesuai perkembangan kondisi di lapangan.

Alasan Pilih Bundaran HI dan Abaikan Gedung DPR

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, mengungkapkan alasan aliansinya memilih berdemo di Bundaran HI ketimbang lokasi yang umum seperti gedung wakil rakyat.

Baca Juga: Alasan BEM UI Gelar Demo di Bundaran HI, DPR Dinilai Tak Berfungsi

Ia menilai lembaga legislatif saat ini sudah tidak lagi menjalankan fungsinya secara optimal.

"Justru kenapa harus DPR? Dengan kondisi mereka tidak berfungsi," tegas Athof, Selasa (18/8).

Mengusung tagar #MerebutKemerdekaan, massa mempertanyakan esensi perayaan kemerdekaan di tengah isu krisis kedaulatan, ekonomi, dan keadilan hukum.

Athof menyoroti kontradiksi antara seremoni tahunan negara dengan kondisi kesejahteraan masyarakat saat ini.

"Delapan puluh satu tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan dan memilih jalan republik: negara yang bukan milik penguasa, bukan milik pengusaha, melainkan milik seluruh rakyat," ujarnya.

Baca Juga: Demo BEM UI Hari Ini: Pertanyakan Esensi Kemerdekaan di Tengah Krisis

Ia menilai pemerintahan saat ini belum sepenuhnya menegakkan kedaulatan yang sering dijanjikan dalam pidato resmi.

"Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?" lanjut Athof.

Delapan Tuntutan Utama Massa Aksi

Narahubung BEM UI, Ridho, mengonfirmasi keterlibatan 15 BEM Fakultas se-UI serta 25 organisasi aliansi dalam pergerakan ini. Dalam aksi tersebut, aliansi membawa delapan poin tuntutan utama:

Baca Juga: 1.000 Orang Ikuti Demo BEM UI di Bundaran HI, Mahasiswa: Penguasa Tidak Ingin Mendengar

1. Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.

2. Hentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

3. Wujudkan reforma agraria sejati.

4. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.

5. Evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP.

6. Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan kembalikan otonomi daerah.

7. Tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak.

8. Hentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta bubarkan YON TP.

EDITOR: Bayu Putra