JawaPos.com - Sehari usai peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, BEM UI bersama 15 BEM Fakultas dan 25 organisasi aliansi menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8) mulai pukul 13.00 WIB.
Mengusung tagar #MerebutKemerdekaan, massa akan mengepung jantung ibu kota untuk mempertanyakan esensi perayaan kemerdekaan di tengah krisis kedaulatan, ekonomi, dan keadilan hukum.
Aksi damai ini dipicu oleh kegelisahan aliansi mahasiswa terhadap tata kelola pemerintahan yang dinilai kian melenceng dari cita-cita awal pendirian republik.
Pertanyakan Makna Kemerdekaan dan Sentil Pemerintah
Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan menyoroti kontradiksi antara seremoni tahunan negara dengan realitas kesejahteraan rakyat saat ini. Ia menegaskan, Republik Indonesia didirikan untuk menegaskan bahwa negara merupakan milik seluruh rakyat. Bukan penguasa ataupun pengusaha.
Baca Juga: Harga Minyak Dunia Bergerak Bervariasi, Ketegangan Iran-AS Bayangi Pasar Minyak
"Delapan puluh satu tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan dan memilih jalan republik: negara yang bukan milik penguasa, bukan milik pengusaha, melainkan milik seluruh rakyat," ujarnya dikutip Selasa (18/8).
Namun, kata Athof, kondisi saat ini membuat masyarakat kembali mempertanyakan esensi dari kemerdekaan.
"Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?," katanya.
Ia menegaskan, kondisi sosial-politik Indonesia saat ini mengalami krisis kedaulatan yang nyata, mulai dari perjanjian dagang yang tunduk pada asing hingga pembungkaman suara kritis sipil.
"Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan wajah kekuasaan yang gemar berpidato tentang kedaulatan, tapi lupa menegakkannya. Republik yang dijanjikan berdaulat, adil, dan makmur, kini justru direduksi jadi slogan tahunan tanpa substansi," sambungnya.
Sampaikan Permohonan Maaf kepada Pengguna Jalan
Aksi di kawasan Bundaran HI ini tak dipungkiri berdampak pada arus lalu lintas di pusat Jakarta. Pihak penyelenggara aksi pun melayangkan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat yang terdampak kemacetan.
"Kepada warga Jakarta, kami mohon maaf atas kemacetan hari ini. Namun ingat: kemacetan lalu lintas ini hanya beberapa jam, sedangkan kemacetan struktural, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan keadilan yang dipaksakan sudah delapan puluh satu tahun dan terus memburuk," tegas Yatalathof.
Baca Juga: Prabowo Targetkan Lifting 610 Ribu Barel per Hari, 3 Strategi Kementerian ESDM Dianggap Tepat
Bawa 8 Tuntutan Utama dan Mobilisasi Massa Luas
Dalam pergerakan ini, BEM UI bersama aliansi sipil merumuskan delapan tuntutan mendesak yang ditujukan langsung kepada rezim pemerintahan:
1. Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
2. Hentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
3. Wujudkan reforma agraria sejati.
4. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
5. Evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP.
6. Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan kembalikan otonomi daerah.
7. Tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
8. Hentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta bubarkan YON TP.
Skala aksi yang cukup besar di kawasan Jakarta Pusat ini menggalang konsolidasi lintas kampus dan kelompok masyarakat. Narahubung BEM UI, Ridho, membenarkan keterlibatan puluhan elemen gabungan dalam aksi tersebut.
"Benar, BEM UI bersama dengan 15 BEM Fakultas se-UI dan 25 organisasi aliansi lainnya akan turun aksi di Bundaran HI," ungkap Ridho saat dikonfirmasi.