JawaPos.com - Target pemerintah untuk merealisasikan kebijakan Zero Over Dimension Overloading (Zero ODOL) pada Januari 2027 mendatang diragukan keberhasilannya. Ketidaksiapan serta ketidakseriusan pemerintah dan para pemangku kepentingan (stakeholder) disinyalir menjadi alasan utama kebijakan ini berpotensi kembali menemui jalan buntu.
Pengamat Transportasi dari Inisiasi Strategis Transportasi (Instran), Deddy Herlambang, menyoroti rekam jejak penerapan regulasi ini yang tak kunjung membuahkan hasil.
"Banyak stakeholder terkesan tidak serious urus Zero ODOL karena sejak tahun 2016 selalu gagal diterapkan," ujar Deddy, Selasa (11/8).
Meskipun berencana menerapkannya secara serius pada awal 2027, hingga saat ini pemerintah tercatat belum pernah memaparkan roadmap kebijakan tersebut secara jelas kepada publik.
Solusi Transisi dan Wacana Insentif Truk Listrik
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa penanganan ODOL tidak hanya berfokus pada penegakan hukum semata.
Pemerintah berencana memberikan solusi agar dunia usaha dapat bertransisi tanpa mengganggu kelancaran aktivitas logistik nasional. Strategi yang disiapkan mencakup pemberian insentif bagi perusahaan logistik untuk mengganti armada agar sesuai standar keselamatan.
Selain itu, ada pula dorongan penggunaan kendaraan logistik berbasis listrik demi mendukung agenda dekarbonisasi sektor transportasi.
Namun, Deddy menilai wacana insentif untuk truk listrik tersebut justru akan berjalan percuma. Penyebab utamanya adalah jangkauan operasional truk logistik yang menempuh ribuan kilometer hingga ke daerah perintis atau pelosok.
"Ekosistem kendaraan listrik belum siap. SPKLU saat ini hanya ada di beberapa kota besar itu pun masih terbatas. Bila truk listrik perlu SPKLU tentunya infrastrukturnya belum siap dan perlu waktu lama bila memang serious," jelas Deddy.
Angkutan Multimoda dan Tingginya Biaya Logistik
Guna mengurangi ketergantungan pada armada truk, skema angkutan multimoda—seperti kombinasi kereta api dan kapal—dinilai sebagai opsi yang paling ideal.
Sayangnya, opsi ini sulit dieksekusi secara mandiri oleh pelaku usaha karena memicu biaya pengangkutan yang jauh lebih tinggi ketimbang menggunakan truk.
"Memang paling ideal itu pengangkutan logistik utama menggunakan angkutan kereta api as role model multimoda dengan kapal lalu transfer ke kereta api baru feeder-nya menggunakan truk tapi mahal karena double handling," tutur Peneliti Senior Instran tersebut.
Oleh karena itu, intervensi pemerintah sangat dibutuhkan untuk menekan ongkos angkut tersebut. Pemerintah didesak untuk mengucurkan subsidi bagi angkutan feeder atau moda kereta api agar pelaku usaha berminat beralih ke sistem multimoda.
Penyelesaian masalah penataan logistik ini dinilai kian mendesak mengingat posisi Indonesia yang memprihatinkan dalam Logistics Performance Index (LPI) ASEAN. Bank Dunia memberikan skor LPI Indonesia sebesar 3,0 akibat melambungnya biaya logistik.
Skor tersebut menempatkan Indonesia di posisi ketiga terbawah di ASEAN, hanya berada di atas Kamboja dan Laos.
Saat ini, porsi biaya logistik Indonesia masih menyerap 14,2 persen hingga 23 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh di atas rata-rata negara maju maupun target efisiensi ideal yang berada di kisaran 8 persen PDB.
Penerapan Zero ODOL pada dasarnya bukan sekadar menekan angka kecelakaan lalu lintas. Kebijakan ini menjadi kunci utama untuk merombak sistem logistik nasional agar lebih efektif, efisien, dan mumpuni dalam menekan biaya hidup masyarakat secara keseluruhan.