← Beranda
Krisis Pesisir dan Nasib Perempuan Nelayan Jadi Sorotan Konferensi Global di UKI Jakarta
Ryandi ZahdomoKamis, 23 Juli 2026 | 14.26 WIB
Konferensi Internasional Archipelagic Flows di Fakultas Sastra dan Bahasa Universitas Kristen Indonesia (FSB UKI). (Istimewa)

 

JawaPos.com - Isu keterancaman kawasan pesisir, ekologi laut, hingga marjinalisasi sosial masyarakat adat, dan perempuan nelayan, menjadi fokus utama dalam Konferensi Internasional Archipelagic Flows pada 15–18 Juli 2026.

Ajang tingkat dunia yang dihelat di Fakultas Sastra dan Bahasa Universitas Kristen Indonesia (FSB UKI) ini mempertemukan lebih dari 350 akademisi, seniman, dan aktivis yang datang dari 35 negara. Kegiatan ini merupakan gabungan dari the 6th Critical Island Studies (CIS) dan 31st Performance Studies international (PSi) yang bekerja sama secara eksplisit dengan UKI sebagai tuan rumah. Rektor UKI, Prof. Angel Damayanti, hadir secara langsung untuk membuka gelaran internasional tersebut.

Presiden Critical Island Studies Prof. Maria Luisa Torres Reyes menegaskan, kolaborasi lintas disiplin ini bertujuan untuk merumuskan langkah konkret dalam menekan dampak buruk perubahan iklim dan degradasi sumber daya alam, khususnya di wilayah kepulauan.

Baca Juga: Harumkan Nama Bangsa, Siswa SMA Asal Jakarta Torehkan Prestasi di Tingkat Internasional

"Konferensi internasional ini mempertemukan para akademisi, ahli, praktisi berbagai interdisipliner ilmu untuk mencari solusi dari berbagai permasalahan dalam upaya cara menjaga keberlangsungan kelestarian alam yang ada di planet bumi," tegas Maria.

Dia menambahkan bahwa perhatian khusus tertuju pada berbagai dinamika krusial di kawasan Pesisir. Beberapa masalah tersebut di antaranya masyarakat adat di kawasan pesisir yang terusir dari tempat tinggal mereka, rusaknya terumbu karang yang berdampak terhadap ekologi laut.

"Konferensi internasional ini menyoroti pentingnya cara mengelola lingkungan terutama di wilayah kepulauan. Serta pentingnya memperjuangkan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir pantai," lanjut Maria Luisa Torres Reyes.

Baca Juga: Gubernur Pramono Buka Suara Soal Tawuran Maut di Koja, Janjikan Fasilitas Ini agar Remaja Tak Lagi Bentrok

Dekan FSB UKI Susanne A.H. Sitohang turut menyampaikan rasa bangga atas sinergi sivitas akademika yang sukses menghadirkan ruang dialog antarbudaya dan antarbangsa ini.

"Melalui konferensi internasional ini, setiap peserta dapat bertukar gagasan serta belajar dari perbedaan satu sama lain. Saya berharap konferensi ini dapat menjadi agen perubahan kecil yang membawa kita menuju dunia yang lebih baik," ujar Susanne.

Susanne memperkenalkan kekayaan geografis dan kultural Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dan 700 bahasa daerah kepada seluruh utusan dunia.

Sorotan pada Hak Ekonomi Perempuan Nelayan

Salah satu isu penting yang menjadi perhatian dalam konferensi ini dipaparkan akademisi FSB UKI yang bertindak sebagai keynote speaker, Dr.rer.pol. Ied Veda Sitepu, S.S., M.A. Dia menyoroti tajam ketimpangan yang dialami perempuan nelayan dalam struktur hukum dan ekonomi nasional.

"Perempuan nelayan memegang peranan vital dalam menopang perekonomian rumah tangga dan masyarakat pesisir melalui keterlibatan mereka dalam perikanan tangkap, pengolahan ikan, pemasaran, serta distribusi produk perikanan. Namun, perempuan nelayan masih kurang diakui sebagai pelaku ekonomi dan tetap terpinggirkan dalam tata kelola perikanan," urai Ied Veda.

Dia menilai bahwa regulasi perlindungan hukum di Indonesia sejauh ini masih terlampau formalistis dan belum menyentuh aspek keadilan substantif. Meskipun hukum Indonesia secara formal mengakui prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, penerapannya belum memberikan perlindungan hukum yang efektif maupun akses ekonomi yang adil bagi perempuan nelayan.

Baca Juga: Komisi B Tinjau Penanganan NRW di PAM JAYA, Ade Suherman Apresiasi Upaya Penurunan Kebocoran Air di Jakarta

"Mereka sebagian besar masih belum tercakup dalam perlindungan hukum ketenagakerjaan dan belum sepenuhnya memperoleh manfaat dari program pembangunan pemerintah," tegas Ied Veda.

Rekomendasi Kebijakan dan Tokoh Pembicara Dunia

Sebagai langkah korektif, Ied Veda merumuskan pentingnya tindakan afirmatif dari pemerintah guna memperjelas status legalitas perempuan nelayan, mulai dari aktivitas pra-panen hingga pascapanen.

"Penting menerapkan pengarusutamaan gender dalam program-program perikanan guna memastikan bahwa peningkatan kapasitas, pembiayaan, asuransi, dan keanggotaan koperasi dapat diakses secara setara oleh perempuan," ucap Ied Veda.

Baca Juga: Jakarta Terbitkan Obligasi Daerah Rp 3,5 triliun pada 2027, Untuk LRT hingga Sekolah

Selain Ied Veda Sitepu, konferensi tingkat dunia ini turut menghadirkan jajaran pembicara terkemuka internasional. Antara lain, Prof. Alex Taek-Gwang Lee (Kyung Hee University, Korea Selatan), Paul Rae (University of Melbourne, Australia), Prof. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada, Indonesia), Prof. Emeritus Syed Farid Alatas (National University of Singapore), Sean Metzger (UCLA School of Theater, Film, and Television) dan Diane Butler (President International Foundation for Dharma Nature Time).

EDITOR: Latu Ratri Mubyarsah