← Beranda
KPK Tak Ajukan Banding Vonis 2 Tahun Penjara Bos Blueray Cargo terkait Suap Bea Cukai
Muhammad RidwanSabtu, 18 Juli 2026 | 04.32 WIB
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberi keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)

 

 

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengajukan upaya hukum banding atas vonis 2 tahun penjara dan denda Rp 300 juta terhadap bos PT Blueray Cargo Group, Jhon Field.

Sehingga, Jhon Field akan langsung dieksekusi pidana atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

"KPK menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap para terdakwa John Field, dkk selaku pihak pemberi suap dalam perkara tindak pidana korupsi terkait Bea dan Cukai," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (17/7).

Budi menegaskan, putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati, sekaligus mencerminkan independensi dan objektivitas majelis hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berdasarkan fakta-fakta persidangan.

"Bagi KPK, substansi yang paling penting dari putusan tersebut adalah majelis hakim telah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap kepada penyelenggara negara," ujarnya.

KPK juga mencermati pertimbangan majelis hakim yang menilai perbuatan para terdakwa tidak terlepas dari adanya peran oknum pejabat Bea dan Cukai.

Ia meyakini, pertimbangan tersebut semakin menguatkan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam suatu skema korupsi.

Ia pun menegaskan, penindakan yang dilakukan secara menyeluruh merupakan bagian dari upaya memutus mata rantai praktik suap sekaligus memberikan efek jera, sehingga tidak lagi terdapat ruang bagi penyalahgunaan kewenangan maupun penggunaan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dalam aktivitas pelayanan publik.

"Putusan ini juga menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan terhadap aparatur negara yang menyalahgunakan kewenangannya, tetapi juga pada komitmen pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya secara patuh terhadap hukum dan menjunjung tinggi integritas," tegasnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada pemilik Blueray Cargo Group, John Field, dalam perkara suap terhadap sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Selain pidana penjara, John Field juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 300 juta.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sebesar Rp 300 juta," kata Ketua Majelis Hakim, Brelly Yuniar Dien, saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (10/7).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan John Field terbukti melakukan tindak pidana suap secara bersama-sama dengan dua petinggi Blueray Cargo Group lainnya, yakni Andri dan Dedy Kurniawan Sukolo.

Ketiganya dinilai terbukti memberikan suap kepada sejumlah pejabat DJBC Kementerian Keuangan dengan nilai keseluruhan lebih dari Rp 63 miliar. Uang tersebut diberikan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengeluaran barang impor milik perusahaan dari pengawasan kepabeanan.

Berdasarkan fakta persidangan, para terdakwa menyerahkan uang sekitar Rp 61,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura. Selain itu, mereka juga memberikan fasilitas hiburan serta barang-barang mewah senilai sekitar Rp 1,845 miliar.

Suap tersebut diberikan kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Sisprian Subiaksono, serta Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Orlando Hamonangan Sianipar.

Baca Juga: KPK Buka Kans Panggil Menhut Raja Juli Antoni usai Laporan Gratifikasi soal Amplop Ditolak

Atas perbuatannya, John Field bersama para terdakwa lainnya dinyatakan terbukti melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a juncto Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana beserta ketentuan terkait lainnya. (*)

 

 

EDITOR: Dinarsa Kurniawan